REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja Pemda menjadi lebih baik lagi dalam memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.
Saat menyerahkan insentif fiskal 2023, Kiai Ma'ruf meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
"Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat," ujar Kiai Ma'ruf saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
"Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial," tambahnya.
Kemudian, Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengingatkan waktu hanya tersisa satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.
