REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menanggapi isu adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso. Diketahui, salah satu poin dalam pakta tersebut adalah Yan yang ditugaskan untuk memperoleh suara lebih dari 60 persen untuk Ganjar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia sendiri mengaku tak tahu adanya Pakta Integritas tersebut, yang ditandatangani juga oleh Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
"Belum tahu saya, malah nggak tahu. Kalau nggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," ujar Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11/2023) malam.
Ganjar sendiri menegaskan, tak mungkin pihaknya mengerahkan penjabat kepala daerah untuk mendukungnya meraih suara pada Pilpres 2024. "Nggak lah, mana kekuatan kami," ujar Ganjar.
Sebelumnya, dokumen pakta integritas untuk kemenangan capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yang diteken oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso beredar di media sosial. Selain Yan, pakta integritas itu juga ditandatangani oleh Kabinda Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban pada Agustus 2023.
Dalam dokumen tersebut, tercantum beberapa poin yang berisi sikap dan pernyataan dari Yan. Salah satunya, yakni dukungan untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Kini, Yan malah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sehingga tak bisa menenangkan Ganjar sesuai pakta integritas.
"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," demikian bunyi poin yang dikutip dari pakta integritas tersebut.
