Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan, birokrasi baik ASN atau aparat keamanan harus netral dan profesional pada Pemilu 2024. Sebab, ada ancaman bahaya jika mereka tidak netral.

"Kalau sampai birokrasi dan aparat keamanan tidak netral akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi," kata Titi dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (24/11/2024).

Dia mengingatkan, ASN dan aparat keamanan yang tidak netral akan bisa menciptakan ketidaksetaraan kompetisi. Sehingga, akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dari kondisi itu.

Kemudian, keadaan itu pasti akan diikuti penyelewengan dan penyimpangan yang lain seperti melahirkan bibit laten korupsi. Kemudian, dampak tidak netral rentan memicu ketidakpuasan yang berdampak konflik antar masa pendukung.

Selain itu, kata Titi, ASN dan aparat keamanan yang tidak netral akan menghadirkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap legitimasi pemilu. Jika semua itu sudah diragukan, publik akan meragukan legitimasi pemerintahan terpilih.

Menurut Titi, jika pemerintahan terpilih legitimasinya sudah diragukan publik, kinerja mereka nantinya tentu tidak akan bisa efektif. Sebab, mereka akan terus dirongrong pemilu curang atau pemilu manipulatif."Di situ birokrasi (ASN) dan aparat (keamanan) wajib netral," ujar Titi.

Titi menambahkan, ASN dan aparat keamanan yang netral dan profesional merupakan satu dari enam syarat pelaksanaan pemilu bisa bermakna. Karena itu, sikap netral dan profesional mereka wajib dan sangat penting.

Apalagi, pelaksanaan pemilu akan mencerminkan demokrasi suatu negara. Pasalnya, demokrasi merupakan sistem yang memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, antikorupsi, kesetaraan, kebebasan dan lain-lain. "Sehingga, hal-hal terkait manipulasi harus dilawan," kata Titi.