REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku tidak mau mendengarkan pernyataan dari suatu partai yang bersifat individual. Itu dikatakannya saat ditanya terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Ahmad Syaikhu yang berharap calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika terpilih menjadi presiden pada 2024.

"Saya tidak mau dengar statement individual dari partai. Yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut. Kalau misalnya dia menang jadi presiden, apakah betul begitu," ujar Shinta kepada wartawan seusai mengikuti Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Ia menuturkan, setiap partai memiliki pandangan berbeda. Pernyataan dari petinggi partai itu pun, kata dia, pasti memiliki alasan.

"Tidak bisa hanya mendengar dari masing-masing partai saja kan itu sulit, karena punya pandangan yang berbeda. Pasti mereka mempunyai alasan masing-masing," kata dia.

Saat ini, sambungnya, peran Apindo yaitu membantu para investor yang akan berinvestasi di IKN. Pengusaha juga memastikan, proyek pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Menurut kami, kan kita ada dasar hukumnya. Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah, seperti itu. Kenapa punya keyakinan? Karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," tegas Shinta.

Sebelumnya, Ahmad Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi ibu kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan. Ia menuturkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama para partai di Koalisi Perubahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika