Rabu 20 Dec 2023 15:20 WIB

JPW Minta Pemasangan APK Dipastikan Kokoh dan tak Mudah Roboh

Menurut Kamba, pemasangan APK seharusnya mengikuti aturan yang ada.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan usai dicopot Satpol PP di kawasan Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis (14/11/2023). Bawaslu Kabupaten Bantul bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP menyisir jalanan kawasan Kabupaten Bantul untuk mencopot APK yang melanggar aturan. Ratusan APK yang tidak sesuai ketentuan Bawaslu dicopot  kemudian dibawa ke gudang penyimpanan. APK yang dicopot mayoritas menempel di pohon, tiang lampu penerangan jalan, atau yang menutupi rambu lalu-lintas. Razia APK ini akan dilakukan secara berkala oleh Bawaslu hingga masa tenang Pemilu 2024.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan usai dicopot Satpol PP di kawasan Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis (14/11/2023). Bawaslu Kabupaten Bantul bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP menyisir jalanan kawasan Kabupaten Bantul untuk mencopot APK yang melanggar aturan. Ratusan APK yang tidak sesuai ketentuan Bawaslu dicopot kemudian dibawa ke gudang penyimpanan. APK yang dicopot mayoritas menempel di pohon, tiang lampu penerangan jalan, atau yang menutupi rambu lalu-lintas. Razia APK ini akan dilakukan secara berkala oleh Bawaslu hingga masa tenang Pemilu 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Jogja Police Watch (JPW) meminta pihak kepolisian bersama Bawaslu Sleman, Satpol PP, dan partai politik untuk senantiasa rutin melakukan razia terhadap baliho, rontek, spanduk dan sejenisnya di wilayah yang rawan roboh. Hal tersebut  untuk memastikan bahwa APK yang dipasang aman, kokoh, dan tidak mudah roboh meski kena angin kencang misalnya.

"JPW berharap kasus APK yang menimpa warga tidak disalahkan kepada EO yang memasang APK tetapi pihak partai politik maupun caleg juga harus bertanggung jawab," kata Kepala Divisi Humas JPW Baharuddin Kamba dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Baca Juga

Menurutnya pemasangan APK seharusnya mengikuti aturan yang ada. Jika melanggar, maka Bawaslu bersama instansi terkait harus melakukan tindakan penertiban tanpa tebang pilih.

"Jangan sampai APK yang tidak berizin dicopot oleh warga dipersoalkan kemudian hari padahal tidak izin warga setempat," ucapnya. 

Pemasangan baliho diketahui tidak diperbolehkan di sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan lain-lain. Para peserta pemilu diminta untuk mematuhi aturan tersebut.

"Beberapa tempat juga perlu dicermati pula di beberapa lokasi ada inisiatif dan kesepakatan warga bahwa di wilayah tertentu bebas pemasangan atribut patpol, caleg dan capres," ungkapnya.  

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement