Kamis 28 Dec 2023 15:11 WIB

Pemerintah Siapkan 166 Ribu Rumah Subsidi Tahun Depan

Kondisi backlog kepemilikan perumahan saat ini tercatat sebesar 12,71 juta.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Lida Puspaningtyas

Foto: Dok Republika

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar (kiri) bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna (kedua kanan), dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto (kanan), berbincang dengan debitur KPR BTN Syariah di Perumahan Dwi Kencana Utama Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (26/9/2023). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS/BTN Syariah) bekerjasama dengan BP Tapera menggelar Akad Massal KPR Syariah sebanyak 2.300 unit secara serentak di seluruh Indonesia. BTN Syariah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.750 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah Non Subsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi sinergi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama asosiasi pengembang dan bank, dalam merealisasikan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Tri Saputra Zuna, mengatakan realisasi program KPR bersubsidi sebanyak 229 ribu unit rumah pada 2023 telah terealisasi 100 persen.

Baca Juga

"Kami mengapresiasi mitra kerja penyalur FLPP atas kinerja sepanjang 2023," ujar Herry dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) FLPP 2024 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Herry berharap kinerja tersebut dapat terus berlanjut pada tahun depan. Melalui nota keuangan dan RAPBN 2024, ucap Herry, pemerintah kembali mengalokasikan invetasi program FLPP melalui Tapera sebesar Rp 13,72 triliun.

"Dana ini akan digunakan untuk penyaluran FLPP 2024 kepada 166 ribu unit rumah. Hal ini diharapkan berkontribusi 1,3 persen terhadap backlog bagi MBR," ucap Herry.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, Herry menyampaikan kondisi backlog kepemilikan perumahan saat ini tercatat sebesar 12,71 juta rumah tangga dan backlog penghunian sebesar 6,98 juta rumah tangga.

Herry mengatakan pemerintah tak sekadar mendorong peningkatan jumlah hunian, melainkan juga meminta adanya perbaikan kualitas terhadap hunian dan juga ketepatan sasaran.

"Sampai saat ini, masih dijumpai keluhan masyarakat mengenai rumah subsidi, terutama soal kualitas dan lingkungan," kata Herry.

Herry menyebut persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama dalam memperkuat ekosistem pembiayaan dan pembangunan hunian bagi MBR. Herry menyebut upaya menekan tingginya backlog tergantung dengan keberhasilan menghadirkan ketersediaan hunian, keterjangkauan pembiayaan, hingga meningkatkan nilai tambah pada setiap hunian.

"Kita berharap pada 2024 para pemangku kepentingan bisa lebih berkontribusi dan berkomitmen dalam peningkatan kualitas hunian dan lingkungan yang sehat," ucap Herry.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar optimistis Tapera Digital Services akan menjadi solusi dalam meningkatan kualitas hunian bersubsidi. Ariev menyampaikan keterhunian dan ketepatan sasaran merupakan keharusan bagi para pengembang saat membangun hunian.

"Persoalan keterhunian sering berasal dari kualitas bangunan yang membuat masyarakat tidak betah tinggal dan menambah beban masyarakat," ujar Ariev.

Tapera, lanjut Ariev, kini memiliki empat pilar pengawas dan pengendalian dalam memastikan kualitas setiap hunian. Ariev menyampaikan Tapera akan melakukan validasi dan uji petik, Verifikasi dan penilaian kelayakan.

"Pengembangan dan masyarakat juga harus mengirim foto ke aplikasi untuk memastikan rumahnya layak dan memang siap huni. Bank juga datang untuk memastikan semuanya baik, seperti listrik dan air," kata Ariev.

Ikuti Whatsapp Channel Republika