REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengatakan bahwa dunia, terutama negara kawasan ASEAN, harus mengambil tindakan konkret atas masalah Myanmar, terkait dengan etnis Rohingya.

"Tak cukup sekadar mengutuk, tetapi dunia dan ASEAN harus membuat langkah konkret. Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi, dan membekukan paspor dan visa mereka, serta menyeret pelaku genosida di sana ke Mahkamah Internasional untuk diadili," kata Hafisz dalam keterangan resminya di Jakarta, Ahad (31/12/2023). 

Melalui keterangan yang diunggah melalui situs resmi DPR RI pada hari Sabtu (30/12/2023), Hafisz mengatakan bahwa era kejayaan etnis Rohingya telah berakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari rezim Myanmar yang saat ini berkuasa tak lagi mengurus mereka, bahkan tak segan melakukan pembantaian.

Penelantaran ini, kata dia, membuat nasib muslim Rohingya makin tidak jelas karena tak adanya rasa tanggung jawab dari penguasa di sana dan hak dasar manusia yang tak lagi diperoleh. "Rezim merasa tak ada kewajiban, bahkan bertindak semena-mena, represif, melakukan pembunuhan, dibantai, dan diusir," ucapnya.

Dengan situasi seperti itu, menurut dia, seluruh warga ASEAN harus bertindak lebih jauh untuk menghentikan rezim Myanmar melakukan kekerasan dan genosida terhadap etnis Rohingnya. Ia menyatakan keprihatinannya akan nasib etnis Rohingya di Myanmar.

Oleh sebab itu, dia mengajak negara-negara ASEAN mengambil tindakan nyata terhadap Myanmar agar kekerasan kepada etnis Rohingnya bisa dihentikan. "Kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Junta terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak 1055 dan sempat jaya di Myanmar," ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika