REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong upaya bersih-bersih BUMN secara menyeluruh. Erick pun terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset BUMN. 

"Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya BPK yang perlu segera kami perbaiki," ujar Erick melalui akun Instagram, @erickthohir pada Selasa (16/1/2024).

Erick juga meminta kepada seluruh jajaran direksi BUMN untuk transparan dan kooperatif selama proses audit dilakukan. Hal ini demi membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan. 

Erick menyampaikan governance atau tata kelola adalah satu yang telah disepakati dan menjadi check and balance untuk menjaga kepercayaan publik, masyarakat, maupun di antara lembaga pemerintah. Erick mengaku bangga dengan kinerja yang sudah diberikan maksimal oleh Kementerian BUMN walaupun dengan anggaran yang terbatas.

"Tentu para direksi BUMN yang terus berjibaku untuk menjaga kepercayaan dan performa yang sudah kita lakukan bersama. Kalau governance-nya dijaga tidak hanya kita dipercaya di Indonesia, tetapi kita bisa juga menjaga performance kita sebagai pengembang pasar di luar negeri. Buktinya bisa!" ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut. 

Erick mencontohkan Asia Development Bank (ADB) yang melihat performa atas perbaikan BUMN. ADB, ucap Erick, melihat hal ini sebuah potensi kerja sama yang baik ke depannya. 

"Indonesia diberi kepercayaan untuk mendapatkan dua paket senilai Rp 8,5 triliun dari PTPP dan PT Adhi Karya," sambung Erick.  

Pria kelahiran Jakarta itu menilai hal tersebut salah satu tujuan dan entry meeting ini yaitu keterbukaan memperbaiki kinerja bersama-sama untuk menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan di kemudian hari.

"Kami juga terus mendorong tidak hanya di internal BUMN, tetapi kita juga mendorong diskusi bersama DPR mengenai payung hukum dari rencana UU BUMN yang sudah diketuk DPR," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika