REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali merajut persatuan umat pasca-Pemilu 2024. Menurut Ma'ruf, setiap momen pemilu, umat rentan terjadi pembelahan akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik.
Untuk itu, ulama harus berperan agar perbedaan pilihan di pemilu tidak berlanjut kepada pembelahan berlarut-larut.
"MUI harus menjaga keutuhan persatuan umat pascapemilu. Jangan sampai umat terbelah karena pemilu. Harus segera disatukan lagi," kata Ma'ruf di Kantor Pusat MUI di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Ma'ruf hari ini hadir di MUI untuk memimpin rapat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Di situ Ma'ruf mengingatkan agar MUI konsisten melayani umat dalam berbagai aspek. Di antaranya menjaga umat dari paham menyimpang, paham ekstrem hingga menjaga umat dari muamalah yang tak sesuai dengan syariah.
"Kemudian juga melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal," ujar Ma'ruf.
Dewan Pertimbangan MUI juga meminta ulama aktif dalam pemberdayaan dan penguatan umat, seperti penguatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Ma'ruf mengatakan sebenarnya dalam menjalankan program-program keumatan, pekerjaan itu lebih banyak pada MUI di daerah provinsi. MUI Pusat lebih banyak melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
"Kita harus melihat seberapa peran dari pada MUI daerah itu sendiri. Beberapa kita kan sudah evaluasi MUI daerah itu per tahun. Pemberdayaan umat itu justru ada di daerah," ujar Ma'ruf.