REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meninjau sejumlah lokasi bencana angin puting beliung yang menerjang Kawasan Rancaekek-Jatinangor, Sumedang, Rabu (21/2/2024). Bey mengatakan pihaknya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya musibah puting beliung. Pihaknya mendapatkan laporan adanya bencana saat tengah perjalanan pulang dari Kota Banjar menuju Bandung.
"Pertama, kami atas nama Provinsi Jawa Barat menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya musibah puting beliung ini," ujar Bey.
Pasca bencana puting beliung Bey memastikan pihaknya langsung berkoordinasi dengan BMKG. Dari analisis BMKG, kejadian puting beliung tidak bisa diprediksi dan merupakan fenomena cuaca ekstrem. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat Jawa Barat mewaspadai setiap ancaman bencana yang disebabkan cuaca ekstrem.
"Di lokasi, warga menyampaikan waktu sebelum kejadian cuaca panas sekali tiba-tiba hujan. Artinya kita harus tetap waspada, jangan sampai kita lengah," katanya.
Menurut Bey, setelah mendapat laporan pihaknya berupaya menuju ke lokasi bencana, tapi perjalanan terhambat karena terjadi kemacetan total imbas dari puting beliung. "Kami memutar ke Parakanmuncang dan menuju ke Markas Brimob," kata Bey.
Di markas yang berada di daerah Sayang, Jatinangor, Sumedang, pihaknya langsung mendatangi sebuah perumahan yang terdampak puting beliung. Dari pantauan, banyak rumah yang atapnya terbang tersapu angin. "Banyak rumah atapnya terbang, tidak ada atap. Di lokasi PLN melakukan pemadaman listrik karena ditakutkan ada risiko," katanya.
Menggunakan motor, Bey kemudian menyisir lokasi bencana di sepanjang jalan Raya Rancaaekek menuju PT Kahatex. Dari pemantauan pihaknya bekas pohon tumbang dan material bangunan sudah dibersihkan.
Pihaknya mengapresiasi kecepatan TNI, Polri, Basarnas dan BPBD yang dibantu warga membersihkan puing atap rumah dan bekas material lainnya di sejumlah lokasi. "Aparat dan warga bahu membahu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika