REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto mengatakan Pemerintah Indonesia mempunyai ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber (peredam guncangan) dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
"Pemerintah masih memiliki ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber, pemerintah menganggarkan perlinsos tahun ini sebesar Rp 496 triliun," kata Rully kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp 443,4 triliun.
Menurut Rully, anggaran perlinsos tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terutama ketika menghadapi kenaikan harga beras yang masih terjadi saat ini. "Bantuan pangan akan sangat membantu daya beli masyarakat," ujarnya.
Harga beras premium di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai Rp 15.000 sampai dengan Rp 16 ribu per kilogram. Namun, pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) komoditas pokok tersebut.
Ia menuturkan kenaikan harga beras mengganggu daya beli masyarakat. Kemungkinan inflasi komponen harga bergejolak Februari 2024 masih di kisaran 7 persen secara year on year (yoy), tapi inflasi secara keseluruhan akan berada pada 2,6 persen (yoy).
Kenaikan harga kemungkinan akan dialami oleh bahan pangan termasuk beras, bawang putih, bawang merah, dan gula.
Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar 12,4 persen dari outlook APBN 2023 demi menurunkan tingkat kemiskinan.
Selain itu, peningkatan anggaran perlinsos juga ditujukan untuk perbaikan berbagai bidang yang diharapkan dapat mendukung masyarakat yang masuk dalam kelompok berpendapatan 40 persen terbawah.
Peningkatan anggaran perlinsos antara lain mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang naik sebesar Rp 7,4 triliun menjadi Rp 81,2 triliun.
Kemudian, anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) kelas III, serta bansos lainnya ditingkatkan sebesar Rp 10,3 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk program-program tersebut menjadi Rp 82,3 triliun.
Selain untuk program bansos, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk subsidi energi dan non-energi. Anggaran subsidi energi menyasar subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG 3 kilogram dengan nilai Rp 185,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika