REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan World Population Review, Pakistan berhasil menggeser posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dalam survei ini, populasi Muslim Pakistan telah mencapai 240,8 juta jiwa dan Muslim di Indonesia hanya berjumlah 236 juta jiwa.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Fahrur Rozi atau yang akrab dipanggil Gus Fahrur mengatakan, bertambahnya penduduk muslim di Pakistan itu merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia dan pertambahan penduduk itu disebabkan banyak faktor.

Meskipun secara kuantitas Indonesia sekarang ini kalah dengan Pakistan, Gus Fahrur berharap Muslim Indonesia bisa terus meningkatkan kualitas keislamannya.

"Kita berharap kualitas kemusliman yang terus dapat dipupuk dan ditingkatkan dengan peningkatan mutu SDM yang ada," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (3/4/2024).

Dia menjelaskan pendidikan adalah faktor kunci untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia harus terus berbenah dalam membangun pendidikan di negeri ini.

"Jumlah yang besar harus diimbangi dengan kualitas yang lebih baik, agar menjadi pemenang masa depan," ucap Gus Fahrur.

Dengan adanya perubahan jumlah pendudukan muslim di dunia ini, apakah kedepannya juga akan berdampak bagi Indonesia, khususnya dalam bidang perhajian?

Dalam pelaksanaan ibadah haji, Indonesia selama ini menjadi penerima jumlah kuota terbanyak, tahun ini saja Indonesia mendapatkan kuota 241 ribu jamaah. Namun, dengan naiknya jumlah populasi muslim Pakistan, maka kemungkinan Pakistan akan mendapatkan jumlah kuota haji paling banyak.

Kendati demikian, Gus Fahrur belum bisa memastikan apakah tahun ini Pakistan akan mendapatkan kuota haji paling banyak atau tidak. Karena, menurut dia, semua itu tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi.

"Kalau potensi porsi jamaah haji itu sudah ada kesepakatan secara internasional sesuai daya tampung dan kapasitas yang bisa disediakan oleh pemerintah Arab Saudi," kata Gus Fahrur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika