REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan ada kepentingan dari Prabowo Subianto untuk mengajak partai politik yang menjadi lawannya bergabung dalam koalisinya. Salah satunya terkait kekuatan di DPR pada periode 2024-2029.

Sebab saat ini, hanya terdapat empat partai politik koalisi Prabowo-Gibran yang tembus ke parlemen. Gabungan suara dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR belum menembus 50 persen.

"Karena memang ada kebutuhan untuk menambah koalisi pemerintahan, karena sampai sekarang hasil pemilu legislatif itu Koalisi Indonesia Maju ini, empat partai itu masih 48 persen di parlemen. Karena itu masih berupa pemerintah minoritas kalau itu hanya segitu aja," ujar Andi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (4/5/2024).

Saat ini, sudah terdapat empat partai politik yang menyatakan siap membantu jika diajak bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran. Keempatnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, Andi menyinggung pemerintah yang perlu peran partai politik sebagai oposisi. Sehingga ia berpendapat, jika tak perlu semua partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju diajak bergabung.

"Sebenarnya tambah satu pun sudah cukup, lebih dari 50 persen, tapi sekali lagi tergantung dari Pak Prabowo sendiri apakah mau nambah satu lagi atau dua atau tiga. Tapi rasanya nggak usah empat-empatnya," ujar Andi.

"Perlu juga ada yang perlu menjadi oposisi," sambungnya.

Jika semua partai politik bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran, ia khawatir tak ada yang menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Partai Demokrat sendiri pernah menjalankan peran tersebut selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi sekali lagi ini terpulang kepada Pak Prabowo sendiri, siapa-siapa yang mau diajak. Kami hanya menunggu saja bagaimana perkembangan situasi," ujar Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika