Kamis 16 May 2024 10:47 WIB

Anggota DPR dari Gerindra: PMN untuk BUMN Saat Ini Berbeda dengan Sebelumnya

Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Foto udara pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sungai Landai, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (19/4/2024).
Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Foto udara pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sungai Landai, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (19/4/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, terobosan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait penyertaan modal negara (PMN) terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN. Husein menyampaikan Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN. 

"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Baca Juga

Husein menyampaikan kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Menurutnya, hal itu berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.

Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).

"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut. 

Husein mengatakan BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN. 

"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang non-PMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PMN diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein. 

Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang. 

"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement