REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai uang kuliah tunggal (UKT) yang naik tiap tahun membuat kampus semakin elitis. Ia melihat permasalahan tersebut timbul bukan semata-mata karena faktor perguruan tinggi.

Namun, anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat tidak cukup untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi menutupi kebutuhan operasional kampus dengan UKT.

"Ini memang jadi problem bersama, perguruan tinggi hari ini makin mahal makin elitis, tapi tidak semata-mata salah pimpinan perguruan tinggi, karena anggaran pemerintah terhadap perguruan tinggi tidak cukup untuk membiayai operasional pendidikan tinggi," tutur pengamat kebijakan pendidikan ini, Ahad (19/5/2024).

Gejolak UKT, ia menduga karena komunikasi antara pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswa dan dosen tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kenaikan UKT tidak arif dan signifikan.

"Juga kenaikannya yang kurang arif terlalu signifikan berlipat lipat," kata dia.

Pria yang akrab disapa Cepdar ini mengatakan UKT seharusnya turun tiap tahun seiring keberpihakan pemerintah dalam pendidikan. Apalagi perguruan tinggi mengenbangkan inovasi atau menjual intelektual kapital.

Ia menilai anggaran pendidikan tinggi relatif masih kecil dibandingkan postur total anggaran yang mencapai Rp 660 triliun. Cepdar mengatakan anggaran pendidikan tinggi tidak sampai 100 triliun atau hanya puluhan triliun.

Sedangkan satu sisi jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta sangat banyak mencapai ribuan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan redesain anggaran pendidikan.

"Rp 660 triliun itu diperuntukkan pembiayaan sekolah dan kampus, jangan lagi masuk kepentingan gaji guru dosen dan lainnya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika