REPUBLIKA.CO.ID, SEOL— Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (19/6/2024) menyatakan Korea Selatan berada dalam "darurat demografi nasional " akibat menurunnya populasi, seraya berjanji melakukan segala upaya untuk mengatasi tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua di tengah prospek suram dan peringatan bahwa populasi Korea Selatan pada akhirnya bisa punah kecuali trennya dibalik.
"Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif antar-pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran dapat teratasi," kata Yoon dalam pertemuan yang diadakan di pusat penitipan anak di Pusat Penelitian dan Pengembangan HD Hyundai di Seongnam, selatan Seoul.
Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah baru yaitu 0,72 pada 2023, jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi negara tersebut pada angka 51 juta.
Pemerintah telah mencoba berbagai insentif untuk membantu memikat keluarga agar memiliki anak selama satu dekade terakhir, namun sejumlah faktor, termasuk harga rumah yang mahal, biaya pendidikan dan jam kerja yang panjang, telah membuat kaum muda enggan untuk memulai keluarga dan memiliki bayi.
Yoon menguraikan tiga bidang utama yang fokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, peningkatan perawatan anak, dan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang kompleks
Langkah tersebut mencakup menaikkan tunjangan cuti orang tua dan perpanjangan cuti ayah, dengan tujuan untuk menaikkan tingkat penggunaan cuti ayah dari saat ini 6,8 persen menjadi 50 persen selama masa jabatan Yoon.
Selain itu mereka juga akan memiliki waktu kerja yang fleksibel, memperpanjang batas usia untuk pengurangan jam kerja bagi orang tua yang memiliki anak kecil dan memberikan subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi pekerja yang sedang cuti sebagai orang tua.
Yoon juga berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi layanan anak dan memperluas program ekstrakurikuler di sekolah dasar untuk meringankan beban pendidikan orang tua.
Sementara itu, rumah tangga dengan bayi baru lahir akan diberikan prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah guna mendorong lebih banyak pasangan pengantin baru memiliki bayi. Selain itu, manfaat pajak untuk rumah tangga yang memiliki anak akan diperluas.
Untuk memastikan penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon mengatakan akan membentuk sebuah kementerian baru, yang untuk sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi Kependudukan dan menteri tersebut akan menjabat sebagai wakil perdana menteri urusan sosial.
Kementerian ini akan bertugas menyusun strategi terkait permasalahan kependudukan, termasuk rendahnya angka kelahiran, masyarakat lanjut usia, dan kebijakan imigrasi, dengan wewenang untuk meninjau anggaran dan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi mengenai proyek-proyek terkait.
Yoon meminta kerjasama Majelis Nasional untuk membentuk kementerian baru tersebut secepatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika