REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkapkan masih menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan masyarakat sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza, Palestina dalam misi perdamaian.
"Kami masih menunggu mandat PBB," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada Republika, Jumat (21/6/2024).
Oleh karena itu, proses seleksi relawan sipil yang akan dikirim ke Gaza masih tahap perencanaan oleh TNI. TNI belum bisa memastikan kapan seleksi tersebut akan dimulai. "Masih dalam perencanaan," ujar Nugraha.
TNI juga menekankan proses memperoleh mandat PBB bukan perkara gampang. Sebab penerima mandat mesti disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
"Untuk mendapatkan mandat PBB tidak mudah karena perlu persetujuan Dewan Keamanan PBB," ucap Nugraha.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sebelumnya sudah menekankan pentingnya mandat dari Perserikatan PBB itu merespons isu pengiriman masyarakat sipil yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sampai saat ini PBB belum mengkaji isu penggelaran peace keeping operation (PKO) di Gaza. Sehingga prioritas saat ini yang terus menggema di forum PBB berupa gencatan senjata.Resolusi terbaru adalah gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
Kemenlu menyebut pengiriman misi PBB baik terkait jumlah, komposisi, dan jenis keahlian pada saatnya nanti selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut masyarakat sipil dapat dikirim ke Gaza guna membantu warga Palestina yang menjadi korban pembantaian Israel.
Masyarakat sipil disebut dapat bergabung dengan pasukan perdamaian, Batalyon Zeni yang akan dikirim ke Jalur Gaza kalau memperoleh izin dari PBB. Batalyon Zeni fungsinya membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, dan tempat rehabilitasi. Tempat-tempat itu bakal diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya untuk melayani warga Palestina. Namun, belum diketahui prosedur dan skema yang harus dilewati masyarakat agar dapat dikirim ke Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika