REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan langsung kepada masyarakat menyentuh Rp 824,3 triliun pada Mei 2024 atau setara dengan 33,4 persen dari total pagu anggaran.

"Ini kenaikan yang sangat tinggi, yaitu 15,4 persen. Artinya pemerintah pusat akselerasi belanjanya meningkat tentu sangat bisa dijelaskan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Adapun, akselerasi belanja pemerintah pusat meningkat karena kegiatan seperti pemilu di Februari. Hal ini tentu membutuhkan front loading lebih banyak dibandingkan base line kita pada 2023 dimana tidak ada pemilu sehingga menimbulkan kenaikan yang signifikan.

Dari total belanja pemerintah pusat yang sebesar RP 824,3 triliun, Sri Mulyani mengatakan, belanja melalui kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Belanja tersebut digunakan untuk pembayaran program jaminan kesehatan nasional (JKN) atau kartu Indonesia sehat (KIS), penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN, dan dukungan pelaksanaan Pemilu.