REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Berbagai nama aplikasi buatan beberapa pemerintah daerah di Jabar baru-baru ini viral di Instagram. Karena, istilah yang digunakan dinilai nyeleneh. Bahkan mengandung konotasi negatif. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku akan segera melakukan pengecekan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Apalagi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta pada pemerintah daerah agar jangan terlalu banyak membuat aplikasi dan memanfaatkan platform yang ada. Selain untuk efiensi anggaran, juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah.

Bahkan, menurut Herman, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin pun telah berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi.

"Saya akan cek ricek kembali, karena ada kepantasan dan kepatutan. Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, meng-custom aplikasi yang ada," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, belum lama ini.

Terkait penamaan aplikasi yang berkonotasi negatif, Sekda Herman mengatakan akan melakukan evaluasi untuk meredam persoalan ini. "Kalau ada hal kurang tepat terkait penamaan, nanti kami akan evaluasi. Harus cek ricek kita akan ingatkan," katanya.

Perlu diketahui, ada aplikasi dari tiga kota/kabupaten yang menjadi sorotan dan viral di sosial media. Di antaranya aplikasi SiPepek, akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon. Penamaan aplikasi ini dinilai berkonotasi negatif.

Lalu aplikasi SiPedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online. Dimana pedo dalam bahasa Sunda merupakan pernyataan enak terhadap makanan atau masakan.

Terakhir SiCantik, aplikasi buatan Pemerintah Kabupaten Bogor, akronim dari Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja.