Secara khusus terhadap AS di NATO, Lin Jian mengungkapkan AS telah berulang kali berjanji untuk menghadapi China dengan apa yang disebut sebagai "posisi yang kuat".
"Ungkapan tersebut mencerminkan betapa arogan dan mendominasinya AS. Di dunia ini, tidak ada negara yang lebih unggul dari negara lain, dan tidak ada seorang pun yang berhak menindas negara lain. Negara mana pun yang berpikir bahwa mereka dapat menindas negara lain dengan memperkuat 'posisi mereka' adalah tindakan yang bertentangan dengan tren zaman dan tidak akan didukung oleh komunitas internasional," ungkap Lin Jian.
China, menurut Lin Jian, memandang dan menangani hubungannya dengan AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan.
"Kami berharap AS akan bekerja sama dengan China dalam arah yang sama, membentuk persepsi yang benar terhadap China, menghentikan permainan zero-sum dan persaingan negara-negara besar," ungkap Lin Jian.
Ia juga meminta NATO tidak meningkatkan ketegangan regional di Asia Pasifik, memicu konfrontasi kawasan dan menciptakan dalih untuk melibatkan negara-negara Asia-Pasifik.
"Asia-Pasifik tidak membutuhkan blok militer, apalagi konfrontasi negara-negara besar atau kelompok negara-negara yang mendorong terjadinya Perang Dingin baru. Kami berharap negara-negara di kawasan akan tetap berkomitmen pada jalur kerja sama Asia-Pasifik dan memainkan peran konstruktif dalam menegakkan dan mendorong perdamaian," kata Lin Jian.
Dalam KTT NATO di Washington DC pada 11 Juli tersebut, diketahui Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai senjata-senjata Korea Utara yang digunakan dalam perang Rusia di Ukraina. Korsel menuduh Korut menyediakan artileri dan senjata ke Rusia untuk perang Moskow di Ukraina, karena telah memantau dengan saksama kemungkinan Pyongyang mendapatkan teknologi militer dan lainnya dari Moskow sebagai balasannya.
Sementara NATO mengecam dugaan transaksi senjata antara Pyongyang dan Moskow karena melanggar resolusi DK PBB yang melarang negara-negara memperdagangkan senjata atau peralatan militer lainnya dengan Korut.
