Pengamat lainnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengkritisi keputusan pemerintah ini. Bhima menilai kebijakan demikian kurang tepat, meski memahami maksud di balik itu.
"Jadi ini cara-cara menjual murah IKN dengan menawarkan berbagai insentif termasuk HGU yang bisa diperpanjang hingga 190 tahun. Itu menunjukkan keputusasaan pemerintah dan Otorita IKN dalam menarik investasi," kata Bhima, Senin (15/7/2024).
Bhima merasa ini akan menjadi semacam perebutan lahan dibandingkan pengembangan. Tidak ada jaminan dengan HGU sepanjang itu, bakal terjadi pengembangan cukup masif di IKN. Bhima menegaskan, yang sedang dibangun adalah pusat administratif, bukan pusat bisnis atau ekonomi.
Menurut dia, Jakarta dengan segala kurang-lebihnya, tetap menarik dalam jangka panjang. Fakta menunjukkan hal itu. Insfrastruktur dibangun di pulau Jawa, secara khusus di Jakarta, dengan cukup masif.
"MRT, kereta cepat. Apalagi kereta cepatnya mau Jakarta-Surabaya. MRT fase dua dan LRT misalnya. Itu menunjukkan Jakarta tetap menarik bagi pusat ekonomi, susah untuk menggeser sampai ke IKN," ujar Bhima.
Ia kembali mengingatkan kebijakan terbaru HGU ini belum tentu menarik minat investor. Ia mengetahui ada persoalan lahan, sesuatu yang harus dibereskan.
Namun, persoalan lahan, lanjut Bhima, tidak kemudian diselesaikan dengan izin HGU jangka panjang. Pasalnya jika dilihat lebih detail, persoalan lahan juga terkait tumpang tindihnya area milik masyarakat atau negara. Kemudian daerah mana yang masih wilayah hutan.
"Itu juga perlu dipikirkan," ujarnya.
Selanjutnya, tentang investor. Orang-orang yang ingin berinvestasi di sana, menurut Bhima juga membuat perhitungan matang. Berbagai aturan yang ada, apakah mendatangkan kepastian atau keuntungan buat mereka.
Investor tersebut berpotensi ragu untuk berinvestasi jika masih banyak permasalahan di lapangan. Investor tidak peduli meski izin HGU sangat panjang, akan ada banyak pertimbangan untuk berinvestasi di sana.
"Selain itu, kondisi ekonomi global sekarang turut memengaruhi minat investasi di IKN," ujar Bhima.
Ia melanjutkan, di banyak negara sedang terjadi situasi yang sama. Ada pembangunan kota baru. Ia menyinggung Arab Saudi dan Mesir yang mekukan aktivitas tersebut.
Menurut Bhima, keadaan demikian, membuat pemerintah Indonesia terlibat persaingan ketat di level global untuk memicu daya tarik investasi ke IKN. Sampai sekarang, belum ada investor luar negeri yang masuk ke IKN. Ia menilai, berarti masalahnya bukan pada insentif.
"Masalahnya ada pada persiapan, ada faktor institusi, kemudian faktor lingkungan, air ya, itu juga jadi salah satu isu. Energi, listrik. Nah, jadi itu yang sebenarnya harus diselesaikan dulu gitu, dibandingkan melakukan obral insentif," ujar Bhima.
