Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan, tak ada pembenaran dari aksi sepihak militer Indonesia dalam peristiwa yang menewaskan Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe itu.

“Penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate, di Puncak Jaya, Papua Tengah yang dilakukan oleh TNI tidak dapat dibenarkan, dan harus diusut tuntas,” kata Usman kepada Republika, pada Jumat (19/7/2024).

“Komnas HAM harus melakukan investigasi atas insiden (penembakan warga biasa) yang terus-menerus berulang di Tanah Papua ini,” begitu kata Usman. “Apalagi, dalam peristiwa ini, terjadi di tengah-tengah pemukiman warga masyarakat.” 

Amnesty Indonesia, kata Usman menilai aksi sepihak TNI yang menembak tiga warga biasa tersebut, bukan cuma sebagai perbuatan pembunuhan di luar hukum. Namun juga perbuatan yang melanggar HAM.

“Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Tetapi juga cerminan dari kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah dalam menangani konflik di Papua,” ujar Usman.

Penembakan TNI terhadap tiga warga di Kampung Karubate tersebut dinilai semakin menguatkan kesimpulan pendekatan keamanan dalam penuntasan konflik di Papua tak efektif. 

Pengerahan berkompi-kompi pasukan militer, ditambah pengiriman pasukan kepolisian, akan semakin membuat masyarakat di Bumi Cenderawasih jauh dari mimpi perdamaian. “Pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh pemerintah Indonesia, justeru semakin menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kalangan masyarakat sipil, dan menjauhkan orang asli Papua (OAP) dari rasa keadilan,” ujar Usman.