Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menanggapi kritikan dari Anies Baswedan terkait banyaknya penerima manfaat program yang dipangkas. Heru mengeklaim, pihaknya tak pernah memberhentikan program dari gubernur sebelumnya.
Ia mengatakan, ketika dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 2022, pembahasan terkait APBD untuk 2023 sudah berjalan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ia tak memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukan APBD.
"Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Selain itu, ia menegaskan tak pernah memberhentikan program gubernur sebelumnya terkait kemasyarakatan. Semua program yang bersentuhan langsung tetap dijalankan.
"Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan," kata dia.
Kendati demikian, Heru mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Perbaikan yang dilakukan itu adalah mendata ulang penerima manfaat kedua program tersebut. Dengan begitu, program itu menjadi lebih tepat sasaran.
"Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ujar dia.
