REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pimpinan untuk menentukan usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Jumat (13/9/2024). Namun, tidak ada nama Heru Budi Hartono dari tiga nama yang diusulkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, tidak diusulkannya Heru bisa jadi karena yang bersangkutan didukung oleh PDIP untuk kembali menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, fraksi partai lain yang notabene tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tidak mengusulkan nama Heru.
"Mungkin karena Heru itu didukung oleh PDIP, maka KIM dan partai lain tidak mau mendukung Heru. Karena tadi, sudah ketahuan didukung PDIP, otomatis KIM-nya nggak mau," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (15/9/2024).
Menurut Ujang, secara umum, KIM plus selalu dianggap berbeda dengan PDIP. Karenanya, ketika PDIP mengusulkan nama Heru, KIM plus tak mau mengusulkan orang yang sama.
Ia menambahkan, kemungkinan KIM plus juga telah mengetahui bahwa Heru melakukan pendekatan dengan PDIP. Hal itu bisa jadi penyebab KIM plus tak jadi mengusulkan Heru menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Mungkin KIM sudah tahu gerakan Heru, sudah paham tindak-tanduk Heru, jadi mereka mengurungkan dukungan kepada Heru Budi," ujar Ujang.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat lalu, Heru Budi hanya diusulkan oleh Fraksi PDIP untuk menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Selain Heru, dua nama lain yang diusulkan PDIP adalah Joko Agus Setyono dan Marullah Matali.
Sementara itu, delapan fraksi lainnya kompak tak mengusulkan nama Heru. Delapan fraksi lain justru kompak mengusulkan Teguh Setyabudi, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, sebagai salah satu dari tiga usulan nama dari mereka.
Adapun tiga nama yang diajukan DPRD ke Kemendagri adalah Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, dan Akmal Malik. Sementara nama Heru tak termasuk dari salah satu nama yang diajukan ke Kemendagri.