REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Setidaknya, ada 2.300 kader PKB yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Steering Committee Muktamar ke-6 PKB Faisol Riza mengatakan, akan ada beberapa pembahasan dalam pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut. Salah satunya, adalah soal sikap PKB di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan.
"Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak," kata disa saat konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2024).
Menurut Faisol, secara umum suara dari seluruh DPC dan DPW PKB meminta partainya bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, keputusan mengenai sikap PKB akan diambil dalam muktamar tersebut.
"Sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Faisol.
Dia menjelaskan, dalam muktamar itu, PKB juga akan mengundang para ketua umum partai, termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo. Selain itu, PKB juga akan mengundang para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia.
"Secara lengkap nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman media di beberapa hari ke depan," ujar Faisol.
Selain itu, salah satu keputusan yang akan dibuat dalam muktamar itu adalah terkait kursi kepemimpinan PKB. Menurut Faisol, seluruh DPW dan DPC PKB telah meminta Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi ketua umum DPP PKB.
"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW, meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang, dan di Kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.
Menurut dia, pelaksanaan muktamar ini cukup padat lantaran berdekatan dengan pelaksanaan pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024. Selain itu, pelaksanaan muktamar juga berdekatan pelantikan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Karena itu, rapat yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan agenda lainnya.
"Alhamdulillah setelah dikonsultasikan, semuanya penetapan waktu ini pas dengan semua momen yang harus kita laksanakan di bulan Agustus ini," ucap Faisol.
Sekretaris Organizing Committee Muktamar ke-6 PKB Zainul Munasichin mengatakan, pihaknya telah menerima materi muktamar yang sudah dirumuskan. Secara teknis, PKB sudah melakukan persiapan pelaksanaan di lapangan.
Bahkan, teknis persiapan itu telah disampaikan kepada DPW dan DPC PKB. "Insya Allah mereka sudah siap untuk berangkat dan siap untuk menyukseskan pelaksanaan muktamar di Bali 2024," kata Zainul.
Menurut Zainul, akan ada dua agenda besar dalam muktamar tersebut. Dua agenda itu adalah opening ceremony dan persidangan muktamar. "Seluruh peserta insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan muktamar dengan penuh khidmat, dan tentu saja dengan riang gembira," kata Zainul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika