REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Pimpinan rapat, Aria Bima menyampaikan rapat ini membahas alokasi anggaran tiga kementerian tersebut untuk 2025.

"Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM sesuai badan anggaran (Banggar) DPR perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025," ujar Aria.

Komisi VI, lanjut Aria, menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 937,17 miliar, Kementerian Perdagangan sebesar Rp 1,8 triliun, dan Kementerian BUMN sebesar Rp 277,50 miliar. Aria menyampaikan Komisi Vi meminta tiga kementerian mitra Komisi VI itu melakukan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat 12 September untuk selanjutnya disampaikan ke Banggar DPR sebagai bahan penetapan.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jon Erizal menyoroti kecilnya anggaran tiga kementerian ini. Politikus mencontohkan jumlah anggaran Kementerian BUMN 2025 yang hanya sebesar Rp 277,50 miliar.