REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Tahun 2024 Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyatakan telah menegur tegas penyedia konsumsi yang lalai atau tidak menyediakan konsumsi sesuai dengan ketentuan. Kepala Bidang Konsumsi PB PON Sumut Dedi Jaminsyah Putra dalam konferensi pers di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (14/9/2024), menyampaikan bahwa teguran keras itu dilakukan dengan melayangkan surat peringatan pertama pada vendor penyedia layanan konsumsi di Sumatera Utara selama PON berlangsung.

"Saya telah keluarkan surat peringatan pertama. Jika terjadi tindakan apa-apa, jangan salahkan, saya putus kontrak kalian," ujar Dedi.

Ia menyampaikan pula untuk pencairan biaya konsumsi itu Satgas Tata Kelola Penyelenggaraan PON yang terdiri atas beragam unsur, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kabareskrim Mabes Polri, dan penegak-penegak hukum lainnya baru dapat dilakukan setelah pendampingan telah dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan.

Hal tersebut disampaikan Dedi untuk menanggapi kemunculan sejumlah persoalan dalam penyediaan konsumsi selama penyelenggaraan PON 2024 di Sumatera Utara, seperti keterlambatan pengiriman konsumsi.