REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan. Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah. Hal itu mencuat dalam audiensi Ulama dan Tokoh Jawa Barat saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, seperti diketahui bahwa gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) terpilih memiliki latar belakang sebagai budayawan di Jawa Barat. Sebagai orang budayawan tentu erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa Barat yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Bahkan dapat dikatakan telah menyatu dengan alam sehingga sangat-sangat menghargai tanah air, seperti contoh terdapatnya upacara-upacara yang konteksnya menghormati alam.
"Pandangan saya misalnya menebang pohon yang sudah tua pasti ada ritual tertentu dengan tujuan untuk menghormati makhluk hidup, Kang Dedi Mulyadi itu muslim dan pernah berhaji pula, insya Allah tidak musyrik dan tidak syirik. Bahwa itu hanya sebatas menjalankan dan menghargai nilai luhur tadi," ujar Buky.
Namun demikian, kekhawatiran para ulama Jabar dan tokoh masyarakat ini akan diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam koridor mengawal program pemerintah. Sebab, bagaimanapun kepentingan masyarakat harus ditampung dengan sebaik-baiknya.
"Kami sangat menghormati kekhawatiran para ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat ini sebagai aspirasi yang harus diakomodir dengan baik," katanya.
Perwakilan Ulama Jawa Barat KH Syarif Hidayat menuturkan, pihaknya berharap kepada Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih agar Jawa Barat kedepan bisa bersinergis, berkaloborasi dengan kekhasan bahwa Jawa Barat adalah masyarakat yang religius. Sehingga semakin kuat jawa barat sebagai masyarakat agamis. Kolaborasi Jawa Barat sebagai etalase Indonesia. Maka dari itu pihaknya mengharapkan tidak membuat kebijakan yang kontroversi.
"Apalagi sampai ada pro dan kontra antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Betapa indahnya kalau islam itu menjadi landasan yang rakhmatan lil alamin. Sehingga kami berharap lahirnya silaturahim bisa ditegakan. Kita jauh dari pemusuhan dan jauh dari perlakuan dosa, dan para ahli ulama punya kepentingan untuk menjaga umat islam jangan terkontraminasi dengan virus-virus yang membahayakan,” ujarnya.
Seperti diketahui, lanjut Syarif, isu yang beredar dimasyarakat bahwa adanya kereta kencana, nyiroro kidul seorang muslimah, harus dibuktikan virus-virus tersebut tidak benar dan hanya sebatas legenda saja. Jawa Barat harus bertauhid dan menjadi masyarakat yang religius dan bisa dijaga aqidahnya dengan baik.
"Semoga ini menjadikan keharmonisan diantara para ahli ulama dengan masyarakat," tuturnya
Hal serupa dikemukakan ulama lainnya, Hidayatullah yang menyebutkan, Pesan untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih Periode 2025-2030 mengingatkan dalam memulai tugasnya memimpin dan mengurus Masyarakat Jawa Barat yang teguh dan memegang prinsip agama islam. Selain itu mengayomi keimanan dan ketaqwaan rakyatnya yang muslim dengan bimbingan para ulama.
Bahwa DPRD Jawa Barat sebagai representasi aspirasi dan keyakinan mayoritas islam Jawa Barat, dengan etnis Sunda muslim berkomitmen memperkuat jatidiri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala; yang menghargai perbedaan.
"Bahwa kami Ulama dan Tokoh Umat Islam di Jawa Barat senantiasa akan mengawal setiap kebijakan politik kebudayaan dan keagamaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dan nilai- nilai kesundaan yang telah menjadi identitas yang terpadu-padan sehingga selaras dan harmonis mewujudkan Jawa Barat Berkah, Thoyyibah, wa robbun Ghofur dengan Syariah," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika