Jumat 17 Jan 2025 21:40 WIB

Terhenti Imbas Subsidi Program BTS Dikurangi, Optimalisasi BisKita Jadi Prioritas di Bogor

Layanan transportasi umum program BTS di sejumlah kota terancam mandek.

Biskita Transpakuan Bogor melintas di jalan raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/5/2023). Layanan transportasi umum program buy the service (BTS) di sejumlah kota terancam mandek.
Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Biskita Transpakuan Bogor melintas di jalan raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/5/2023). Layanan transportasi umum program buy the service (BTS) di sejumlah kota terancam mandek.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Layanan transportasi umum program buy the service (BTS) di sejumlah kota terancam mandek, termasuk di Kota Bogor. Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim menjanjikan upaya optimalisasi kembali operasional BisKita Trans Pakuan sebagai agenda utama ketika mulai menjabat.

"Kita harus mencurahkan sepenuhnya bagaimana solusi terbaik untuk keberlangsungan BisKita ini ke depan," kata Dedie ditemui, di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (17/1/2025).

Baca Juga

Ia memberikan perhatian khusus terhadap BisKita yang operasionalnya terhenti sejak 1 Januari 2025. Transportasi massal tersebut masuk dalam pelayanan publik yang tergolong vital, karena banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Terlebih, BisKita yang merupakan Program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan memiliki infrastruktur pendukung yang memadai dengan fasilitas nyaman dan selalu tepat waktu.

Dedie memastikan BisKita untuk kembali beroperasi di seluruh koridor Kota Bogor dengan berbagai upaya. Salah satunya opsi penyesuaian tarif dengan kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memberikan subsidi.

"Ini istilah uang rakyat kembali ke rakyat itu direpresentasikan dengan ini (BisKita), dengan subsidi kepada pelaksanaan buy the service (BTS) BisKita," ujar Dedie.

Namun, ia juga mengaku siap berkomunikasi dengan Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mencari peluang agar operasional BisKita dapat kembali didanai oleh pemerintah pusat. "Karena ini kan kebijakan pemerintah pusat, kalau memang istilahnya masih ada peluang tentu kita sangat senang, tapi kalau memang tidak ada peluang kita harus cari solusinya," katanya lagi.

Di samping itu, ia juga berharap Pemkot Bogor yang sekarang dipimpin Penjabat Wali Kota Hery Antasari fokus menyelesaikan permasalahan BisKita sesegera mungkin. "Tentu saya mengharapkan pemerintahan yang sekarang juga fokus bantu masyarakat, bantu pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat yang memakai transportasi publik yang baik ini," ujar dia.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari menjelaskan, Pemkot Bogor telah menyediakan transportasi sementara pengganti layanan BisKita meski dinilai belum maksimal. "Mohon maaf masyarakat Kota Bogor kalau seandainya tidak maksimal, tapi mudah-mudahan bisa sedikit banyak membantu warga yang selama ini menggunakan koridor-koridor di sekitar," kata Hery pula.

Transportasi sementara pengganti BisKita di Kota Bogor adalah layanan bus transisi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Layanan ini gratis selama masa transisi yang diperkirakan berlangsung hingga 25 hari.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement