REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada Kamis (23/1/2025). Namun, rapat yang digelar selama lebih dari tiga jam itu dilakukan secara tertutup.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan, terdapat beberapa alasan pelaksanaan rapat kerja dengan Kemendikti Saintek bersifat tertutup. Salah satunya adalah karena terdapat urusan anggaran yang dibahas dalam rapat tersebut. 

"Pertama, kami membahas anggaran. Anggaran untuk tukin itu tadi, termasuk anggaran untuk program-program lain seperti Sekolah Garuda," kata dia usai rapat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis sore.

Selain itu, ia menambahkan, rapat itu juga membahas sejumlah hal sensitif. Menurut dia, terdapat beberapa hal sensitif dalam pembahasan rapat yang saat ini belum bisa disampaikan kepada publik.

"Yang kedua, ada hal-hal sensitif, kebijakan-kebijakan yang belum boleh disampaikan ke publik, karena Kemendikti Saintek berinisiatif meminta pertimbangan Komisi X," kata dia.

Menurut dia, sebelum rapat kerja digelar, pihaknya telah lebih dulu menggelar rapat dengan para ketua kelompok komisi dan perwakilan dari Kemendikti Saintek. Dalam rapat itu, pelaksanaan rapat kerja dengan Kemendikti Saintek digelar secara tertutup.

"Kami (juga) sudah melaporkan itu kepada pimpinan DPR," kata dia.

Diketahui, terdapat beberapa pembahasan dalam rapat kerja tersebut. Selain soal kebijakan dan anggaran, Komisi X juga menanyakan masalah internal di Kemendikti Saintek yang belakangan menjadi perhatian publik, khususnya mengenai dugaan arogansi Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

"Tentang kisruh internal yang ada di Kemendikti Saintek, semua sudah selesai. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan, sudah tidak ada persoalan, sudah ada titik temu, dan kami di Komisi X mengharapkan agar kejadian itu tidak akan terulang lagi ke depan," ujar Lalu.

Sebelumnya diberitakan, ratusan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikti Saintek menggelar aksi pada Senin (20/1/2025). Aksi itu dipicu adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, rekaman yang diduga suara Satryo juga beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, orang tersebut sedang memarahi pegawainya lantaran pekerjaannya dinilai kurang baik.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, jalannya rapat antara Komisi X dan Kemendikti Saintek semestinya dilakukan secara terbuka. Pasalnya, banyak isu yang dibahas di dalamnya, termasuk soal kasus viral yang menimpa Menteri Satryo.

"Jadi nggak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis. 

Menurut dia, Mendikti Saintek tidak perlu takut untuk menyampaikan sanggahan kepada publik apabila tidak merasa bersalah. Pelaksanaan rapat secara terbuka juga membuat publik dapat menilai langsung pernyataan yang disampaikan Satryo.

"Saya berharap rapatnya ini terbuka. Publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya, Pak Menteri menjawab apa. Kalau betul clear dia tidak melakukan itu, kan lebih enak buat Pak Menteri-nya juga. Secara terbuka ke publik beliau udah menjelaskan," kata Cucun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika