REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sebanyak 153 siswa SMAN 7 Kota Cirebon terancam tak bisa mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena keterlambatan sekolah dalam pendaftaran ke sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). DPRD Kota Cirebon pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil perwakilan sekolah, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X, sejumlah siswa dan orang tua siswa, di Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (6/2/2025).
Dalam kesempatan itu, pihak SMAN 7 Kota Cirebon mengakui belum meng-upload nilai raport siswa ke dalam sistem PDSS. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 7 Kota Cirebon, Taufik mengatakan, semua data sebetulnya sudah lengkap. Namun, data tersebut belum sempat di-upload hingga batas akhir pendaftaran.
“Seandainya kita dikasih waktu satu hari, atau satu jam saja, kami selesai,” katanya.
Guru BK di SMAN 7 Kota Cirebon, Candro Simanjuntak, mengungkapkan, pihaknya sudah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya dengan mendatangi langsung Kemendikbudristek di Jakarta. Candro mengaku berangkat ke Jakarta bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Taufik, pada Senin, 3 Februari 2025. Meski diterima oleh Panitia PDSS, namun hasilnya tetap tidak ada perpanjangan waktu.
Candro menambahkan, di sana ia bertemu dengan sejumlah guru dari sekolah lain di Indonesia yang mengalami persoalan serupa. Mereka akhirnya sepakat membentuk Forum Perjuangan Perpanjangan PDSS.
“Ada 377 sekolah se-Indonesia dengan permasalahan yang sama,” katanya.
Upaya lainnya, lanjut Candro, pihaknya meminta bantuan Komisi X DPR RI. Ia pun berharap ada dukungan yang bisa diberikan oleh DPRD Kota Cirebon untuk membantu mengatasi persoalan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait persoalan tersebut. "Salah satunya meminta Kementerian Pendidikan RI untuk memberikan kesempatan bagi siswa SMAN 7 Cirebon agar tetap bisa mendaftar SNBP,” katanya.
Selain itu, merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan investigasi serta memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan pendaftaran tersebut. “Dan tidak boleh ada intimidasi terhadap siswa yang melakukan aksi atau protes terkait permasalahan ini,” tegasnya.
Harry menambahkan, pihaknya juga meminta agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun, seperti SPP. Selain itu, tidak boleh ada penahanan atau potongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika