REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah petani di berbagai daerah masih belum merasakan manfaat dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan.

"Ini sangat disayangkan karena kebijakan ini seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sekadar keputusan administratif tanpa implementasi nyata," ujar Johan saat dihubungi Republika di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Politikus PKS itu mendesak pemerintah, Bulog, dan Satgas Pangan untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan serapan gabah Bulog dapat berjalan optimal. Menurut Johan, percepatan dan perluasan serapan sangat diperlukan agar petani tidak merugi akibat harga yang lebih rendah dari HPP.

"Bulog harus aktif turun ke daerah-daerah sentra produksi untuk memastikan gabah petani terserap sesuai HPP," ucap pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. 

Johan juga menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam menyesuaikan harga pembelian. Hal ini krusil agar Bulog bisa melakukan intervensi saat harga pasar lebih kompetitif. "Bulog perlu diberikan ruang lebih untuk menyesuaikan harga pembelian jika pasar lebih kompetitif agar petani tidak rugi," ucap Johan.

Johan menekankan perlunya transparansi dan pengawasan ketat di lapangan oleh Satgas Pangan. Menurut Johan, peran Satgas sangat krusial dalam memastikan tidak ada permainan harga oleh tengkulak atau penggilingan padi yang dapat merugikan petani.

"Satgas Pangan di daerah harus memastikan tidak ada permainan harga oleh tengkulak atau penggilingan padi yang menekan petani. Mereka juga harus mengawasi apakah penggilingan sudah mematuhi instruksi Presiden Prabowo untuk membeli gabah sesuai HPP," kata Johan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika