Selasa 11 Mar 2025 17:02 WIB

Lembaga Masyarakat Adat Papua akan Dilibatkan Awasi MBG

MBG di Papua berjalan dengan baik.

Petugas bersiap mendistribusikan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Palmerah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). Sebanyak 2.987 paket makanan bergizi didistribusikan kepada pelajar di sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Palmerah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahap awal program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memastikan sebanyak 190 SPPG siap beroperasi untuk menunjang kebutuhan MBG yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Petugas bersiap mendistribusikan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Palmerah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). Sebanyak 2.987 paket makanan bergizi didistribusikan kepada pelajar di sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Palmerah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahap awal program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memastikan sebanyak 190 SPPG siap beroperasi untuk menunjang kebutuhan MBG yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Papua akan dilibatkan untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi lembaga adat bukan ambil alih, tetapi menjadi pengawas, yang melaksanakan tetap sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih, masaknya semua dari mereka juga, mama-mama yang menyiapkan masakan itu. Satuan tugas pemuda adat juga akan diambil tenaga ahlinya untuk memasak, nanti ada latihannya, cara masaknya," katanya usai mengunjungi SD YPK Sion di Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Baca Juga

Ia menegaskan, LMA akan dilibatkan untuk mengawasi keamanan agar MBG berjalan lancar dan sesuai dengan target, sedangkan para pekerja di dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal Papua.

"Anak-anak Papua ini baik perempuan, laki-laki, dilatih, dibina mereka yang masak, baru yang melayani itu tidak bisa kan kita sendiri, jadi kalau lembaga adat, itu mengawasi, berkiprah untuk keamanan, tetapi semuanya masyarakat Papua yang masak sendiri," ucapnya.

Selain itu, Lenis menegaskan, isu yang beredar bahwa MBG mengandung racun atau untuk genosida tidaklah benar.

"Jadi tidak boleh ada isu-isu yang menyatakan bahwa ini genosida lah, kita harus menyebarkan isu-isu yang membangun, ini untuk kemajuan generasi masa depan kita, terutama anak-anak Papua," ujar dia.

Ia juga mengemukakan, MBG akan dijalankan beriringan dengan pendidikan gratis. Sementara itu, tugas masing-masing pemerintah daerah bertugas untuk mendata mana saja warga yang berhak mendapatkan beasiswa atau pendidikan gratis.

"Pendidikan itu juga gratis ya, jadi semua gratis, dan dengan cara begini, saya kembalikan kepada gubernurnya, bupati masing-masing harus didata baik-baik, di situ kita lihat keluarga yang mampu dan yang tidak mampu, yang tidak mampu diberikan biaya yang gratis, tinggal kebijakan dari gubernur, kalau memang mampu gubernur mampu kasih gratis," ucapnya.

Ia juga menegaskan, apabila ada oknum yang mengatakan bahwa MBG mengandung racun, maka bisa segera dilaporkan ke LMA.

"Tidak ada yang mengatakan makanan ini racun, genosida, tidak ada isu itu, kalau ada isu itu, laporkan ke LMA, laporkan ke kantor wilayah, tangkap dia," tuturnya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Singapura?

1 of 7
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement