REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebesar Rp335 triliun menimbulkan tanda tanya mengenai kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan penyerapan anggaran. Pasalnya, pagu anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun saja baru terealisasi Rp13 triliun hingga Agustus 2025, dan bahkan BGN meminta tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun baru-baru ini. 

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan alasan mengenai anggaran MBG yang meningkat tajam pada 2026 dibandingkan 2025, di tengah serapan anggaran yang minim. Ia tidak menyangsikan jika ada langkah evaluasi untuk mendalami hal itu. 

“Kalau dilakukan evaluasi kita akan lakukan bukan cuma MBG, semua anggaran K/L semuanya dilakukan evaluasi. Cuman, kalau pertanyaannya ‘kok tahun depan lebih banyak’ ya karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar,” ujar Astera Primanto yang lebih kerap disapa Prima kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). 

Target dan kebutuhan yang lebih besar itu, kata Prima, contoh soal ekspektasi jumlah sekolah serta jumlah siswa penerima manfaat program MBG pada tahun depan akan bertambah lebih banyak dibandingkan tahun ini. 

“Misalnya kita ngomong sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400 ya otomatis duitnya jadi lebih banyak (yang dibutuhkan). Jadi, kita enggak ada ‘oh ini karena supaya bisa lebih banyak nih buat BGN’ enggak! Karena MBG kan program, dan MBG kan ada target, targetnya sekian orang,” terang Prima.

Di samping itu juga, Prima mengaku optimistis penyerapan anggaran program MBG pada tahun depan bisa lebih maksimal, seiring dengan semakin terbiasanya BGN ataupun pihak-pihak terkait dalam mengelola program MBG. 

“Dan tahun depan pasti sebetulnya secara administrasi dan bagaimana handling-nya kan kita sudah tambah ahli jadi kecepatan untuk pencairan saya rasa juga akan semakin baik,” tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika