REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan. Meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah, menurut dia, pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan program tersebut.
"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Luhut usai rapat tertutup dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG. AEI menilai, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.
Menurut Luhut, program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang. "Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," ujarnya.
Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, keterlibatan pemda perlu diperluas agar distribusi makanan lebih tepat sasaran.
Maka dari itu, mantan menko marves tersebut, meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik.
"Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika