#apbn

Hutang Luar Negeri. Pekerja mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (20/8).(Republika/ Wihdan)

Selasa , 22 Aug 2017, 08:43 WIB

Komisi XI DPR RI Minta Pemerintah Waspadai Utang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap utang pemerintah. Sebab, kata Ecky, defisit pada RAPBN 2018 ditargetkan...

Warga berusaha menghindari becek di Pasar Desa Bulubete, Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (ilustrasi).

Jumat , 04 Aug 2017, 14:35 WIB

Cara KPK Awasi Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Desa. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan laporan sistem pengelolaan keuangan dana desa nantinya akan dibuat berbeda dengan sistem laporan APBN biasa. Laode menambahkan, KPK juga akan memberikan pelatihan terhadap para kepala desa. Berikut video lengkapnya. Videografer:Abdul Kodir Video Editor:Wisnu...

Kamis , 20 Jul 2017, 07:31 WIB

'Tingkat Kemiskinan di Desa Semakin Masif'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pembangunan Perdesaan Ahmad Erani...

Rabu , 19 Jul 2017, 23:09 WIB

Dana APBN Harus Ditingkatkan untuk Pembangunan Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berharap...

Rabu , 26 Apr 2017, 13:39 WIB

Jokowi: Di Cina, Bayar Tunai Ditertawakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa...

Rabu , 26 Apr 2017, 13:27 WIB

Jokowi: Indonesia Harus Gesit Ikuti Perubahan

Rabu , 26 Apr 2017, 12:07 WIB

Jokowi Kritik Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah yang tak Kompak

Rabu , 26 Apr 2017, 11:34 WIB

Buka Musrembangnas 2017, Jokowi Minta Perencanaan Anggaran Fokus

Warga berjalan di perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN di Kelurahan Tegal Gede, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Kamis (9/3).

Senin , 24 Apr 2017, 18:22 WIB

Rencana Rumah Kita Diminta tak Tergantung APBN

Pembahasan RAPBN 2016. Anggota DPR RI mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Sabtu , 08 Apr 2017, 03:03 WIB

Badan Anggaran DPR Evaluasi Penyerapan Anggaran

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Sabtu , 08 Apr 2017, 01:04 WIB

Pemerintah Putar Otak Cari Pembiayaan untuk Sertifikasi Tanah

Jumat , 24 Feb 2017, 19:26 WIB

Rasio Pajak Stagnan, Pendanaan APBN tidak Maksimal

Pembangunan proyek infrastruktur turut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selasa , 24 Jan 2017, 18:04 WIB

Kementerian Keuangan akan Jaga APBN Antisipasi Kebijakan Trump

Kamis , 05 Jan 2017, 03:57 WIB

Langkah Pemerintah Putus Kontrak JP Morgan Dinilai Tepat

Rabu , 21 Dec 2016, 19:22 WIB

Pemerintah Awasi Peluang Kenaikan Harga Minyak Dunia

Jumat , 16 Dec 2016, 17:21 WIB

Kemdikbud: Banyak Daerah Belum Belanjakan Dana Pendidikan

Pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (25/11).

Kamis , 08 Dec 2016, 01:07 WIB

Anggaran 2017 Kementerian Pekerjaan Umum Rp 101 Triliun

Pekerja melintas pada sosialisasi pembayaran pajak di gedung perkantoran Jakarta, Selasa (2/3).

Defisit Penerimaan Pajak Terus Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara kian menurun sejak tiga tahun terakhir. Sejak 2014, realisasi pajak selalu berada di bawah target APBN."Pajak penghasilan yang nonmigas mengalami tekanan cukup besar sejak tiga tahun lalu sehingga penerimaannya terus menurun," kata Sri dalam Kuliah Umum bertajuk 'Kenali Anggaran Negara' di Grha Sanusi...

Sejumlah pekerja dengan menggunakan alat berat mengurai lumpur di pusat semburan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo

Kamis , 27 Oct 2016, 01:37 WIB

APBN 2017: Rendahnya Penerimaan Pajak, Subsidi Energi, Hingga Ganti Rugi Lapindo

Kamis , 27 Oct 2016, 00:46 WIB

Hasil Penjualan Obligasi Negara ORI013 untuk Tambal APBN Perubahan

Pembangunan jalan layang transjakarta koridor XIII Tendean-Ciledug di Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 26 Oct 2016, 21:07 WIB

Defisit APBN Tahun Depan Capai Rp 330 Triliun

Selasa , 06 Sep 2016, 16:00 WIB

Terbebas dari Penghematan Anggaran, DPR Klaim tak Miliki Permintaan

KRI John Lie (358) dan KRI Usman-Harun (359) milik TNI AL melintas saat parade Alutsista Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Senin (5/10). (Antara/Yudhi Mahatma)

Senin , 08 Aug 2016, 09:20 WIB

Politisi Golkar Minta Anggaran Hankam Jangan Dipotong

Ketua DPD Irman Gusman memberikan tausiyah dalam acara Muktamar III Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (17/7).

Kamis , 04 Aug 2016, 20:11 WIB

DPD: Kita tak Boleh Lagi Terlalu Andalkan APBN

Kamis , 04 Aug 2016, 18:33 WIB

Jurus Menghemat Anggaran Ala Kementerian ESDM

Rabu , 29 Jun 2016, 15:44 WIB

Rencana Cukai Plastik Melemahkan Industri

Seorang pekerja menata plastik berisi rangkaian mainan plastik anak di pabrik mainan plastik Balapulang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (29/3).

Senin , 25 Apr 2016, 12:38 WIB

Menperin Kaji Wacana Pengenaan Cukai untuk Plastik

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusap mata sebelum memberikan keterangan kepada wartawan tentang realisasi sementara APBNP 2015, di Jakarta, Rabu (27/1).

Sabtu , 09 Apr 2016, 00:13 WIB

APBN tak Cukup, Pemerintah Dorong Pembangunan Lewat DPK

Ahad , 06 Mar 2016, 16:23 WIB

Jokowi Kurang Libatkan Publik Saat Susun APBN

Kamis , 25 Feb 2016, 09:19 WIB

Anggaran Negara Dipotong Bisa Bantu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Rabu , 24 Feb 2016, 17:58 WIB

Kemenhub Belum Lakukan Pembahasan Terkait Wacana Pemangkasan Anggaran

Selasa , 23 Feb 2016, 20:11 WIB

Pemangkasan Anggaran Negara Dinilai Terlalu Prematur

Selasa , 23 Feb 2016, 19:59 WIB

Ketua Komisi XI DPR Setuju Anggaran Negara Dipangkas

Selasa , 23 Feb 2016, 17:38 WIB

Anggaran Negara akan Dipotong, Kemenpupera Konsentrasi di Agenda Pembangunan

JK Nilai Kemampuan Penerimaan Negara Perlu Dievaluasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemangkasan belanja di kementerian dan lembaga diperlukan karena memang APBN perlu dievaluasi. "Kemampuan penerimaan di APBN itu memang perlu dievaluasi, dihitung ulang dengan kondisi hari ini," kata Wapres di Jakarta, Selasa (23/2). Menurut Wapres, anggaran yang dievaluasi berupa anggaran rutin sehingga diharapkan tidak mengancam anggaran infrastruktur. "Kita harapkan tidak, jadi itu anggaran rutin...

Selasa , 23 Feb 2016, 13:50 WIB