#apbn

Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto (kedua kiri) menghadiri sidang putusan atas gugatan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/8). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 06 Aug 2015, 20:18 WIB

Soal Putusan MK, Anggaran APBN untuk OJK Dinilai Masih Perlu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) mengenai UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari tiga gugatan yang diajukan, MK...

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan), Ketua ISEI Darmin Nasution (kanan) berbincang dalam Silaturahim dengan Dunia Usaha Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi di JCC, Jakarta, Kamis (9/7).

Kamis , 09 Jul 2015, 17:38 WIB

Jokowi Minta Realisasi Anggaran 2015 tak Dibandingkan 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar realisasi atau pelaksanaan APBNP 2015 tidak dibandingkan dengan 2014 karena kondisinya berbeda."Bedakan, dalam penyusunan APBNP 2015 ada proses politik dan administrasi yang memakan waktu," kata Presiden dalam silaturahmi dengan akademisi dan pelaku usaha di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (9/7).Jokowi menyebutkan dirinya dilantik menjadi Presiden pada pertengahan Oktober 2014 ketika...

Kamis , 02 Jul 2015, 08:00 WIB

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 33,1 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi...

Rabu , 01 Jul 2015, 03:15 WIB

Penyaluran Dana Lapindo Tunggu Verifikasi Data

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah...

Jumat , 29 May 2015, 11:57 WIB

Capai Target APBN, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Faktor Domestik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menetapkan...

Ahad , 24 May 2015, 23:05 WIB

Pemerintah Berkomitmen Sejahterakan Masyarakat Daerah

Selasa , 19 May 2015, 07:24 WIB

Bantuan ke Palestina Lewat Dana APBN Dinilai Berlebihan

Kamis , 30 Apr 2015, 22:56 WIB

Anggaran RPJMN dengan APBN Pemerintahan Jokowi tak Sepadan

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Jumat , 20 Mar 2015, 08:45 WIB

Khofifah Setuju Dana Parpol, Tapi

Ahad , 15 Mar 2015, 17:31 WIB

Para Pelukis pun Protes Dana Parpol Rp 1 Triliun

Jumat , 13 Mar 2015, 19:43 WIB

Bawaslu Setuju Parpol Diberi Rp 1 Triliun

Jumat , 13 Mar 2015, 15:44 WIB

Pengamat: Rakyat Lebih Butuh Bantuan daripada Parpol

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan dukungan ke KPK, Rabu (14/1).

Kamis , 12 Mar 2015, 20:32 WIB

Audit Parpol Masih Kongkalikong dengan Akuntan Publik

Kamis , 12 Mar 2015, 19:19 WIB

'Dikasih Puluhan Triliun tak Menjamin tak Korupsi'

Kamis , 12 Mar 2015, 18:47 WIB

Warga Tasikmalaya Tolak Parpol Gunakan APBN

Kamis , 12 Mar 2015, 16:36 WIB

'Tata Kelola Keuangan Partai tak Sebaik Pengurus Masjid'

Kamis , 12 Mar 2015, 15:31 WIB

Parpol Diminta Maksimalkan Iuran Anggota

Mendagri Dipertanyakan Kejernihan Pikiran dan Kebeningan Nuraninya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen menilai ide dana bantuan Rp1 triliun untuk partai politik sebaiknya dilupakan saja, karena tidak akan menjamin partai semakin peduli terhadap rakyat."Apakah dengan mendapatkan dana bantuan lebih besar kelak parpol-parpol semakin peduli kepada rakyat. Rasanya tidak, justru yang dikhawatirkan parpol-parpol makin besar peluangnya untuk mengorupsi dana tersebut, sehingga...

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar (dua dari kanan).

Kamis , 12 Mar 2015, 10:32 WIB

Parpol Diberi Rp 1 Triliun, Solusi tak Kreatif

Kamis , 12 Mar 2015, 10:11 WIB

ICW: Anggota Bahkan tak Tahu Sumber Keuangan Parpol

Kamis , 12 Mar 2015, 06:07 WIB

Desas Desus Dana Parpol

Rabu , 11 Mar 2015, 21:23 WIB

Menkeu: Pelemahan Rupiah Tak Pengaruhi APBN

Rabu , 11 Mar 2015, 16:00 WIB

Fadli Zon Usulkan Rp 1 Triliun untuk Semua Partai

Rabu , 11 Mar 2015, 14:31 WIB

Pengamat: Sebaiknya Parpol Cari Dana Sendiri

Rabu , 11 Mar 2015, 14:28 WIB

Cara Berpikir Pemerintah Mundur

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (kiri) didampingi Sekjen partai NasDem Patrice Rio Capella (kanan)

Rabu , 11 Mar 2015, 14:05 WIB

Nasdem: Pendanaan Parpol tak Jamin Tekan Korupsi

Rabu , 11 Mar 2015, 13:16 WIB

ICW Usul Dana Parpol Rp 1.000 per Satu Suara

Ratusan simpatisan mengikuti kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Ahad (16/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Rabu , 11 Mar 2015, 13:05 WIB

Nasdem Minta Kajian Mendalam Soal Dana Parpol

Rabu , 11 Mar 2015, 12:37 WIB

Idrus Marham: Dana APBN Berpotensi Ganggu Independensi Partai

Para pengunjuk rasa mengkritisi parpol peserta Pemilu di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (27/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Rabu , 11 Mar 2015, 09:58 WIB

Dana Parpol Paksa Masyarakat Akui Korupsi Terstruktur

Selasa , 10 Mar 2015, 21:38 WIB

Pemerintah Salah Pakai Pendekatan

Selasa , 10 Mar 2015, 19:56 WIB

'Bendahara tak Pernah Pegang Uang Parpol'

Selasa , 10 Mar 2015, 19:40 WIB

'Pertanggungjawaban Dana Parpol tak Pernah Jelas'

Selasa , 10 Mar 2015, 19:31 WIB

PPP: Ide Dana Parpol Harus Dipayungi Aturan Hukum

'Menteri Tjahjo Sedang Mengesahkan Indonesia Luluh Lantak'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Wacana pemberian dana APBN sebesar Rp 1 triliun kepada partai politik (parpol) menuai kritik. Wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini dinilai tidak memperhatikan akar persoalan yang sesungguhnya. Hal itu antara lain disampaikan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. Menurut Noorsy, persoalan wacana itu bukan pada besaran dana APBN bagi parpol. Akan tetapi, ekses demokrasi yang terlalu liberal bagi...

Selasa , 10 Mar 2015, 18:57 WIB