#daftar-negatif-investasi

Senin , 29 Jun 2020, 12:37 WIB

China Pangkas Daftar Negatif Investasi Asing

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Regulator ekonomi China memangkas daftar negatif investasi asing. Kebijakan ini dilakukan China guna memberikan kesempatan lebih banyak kepada investor asing dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang...

Jumat , 21 Feb 2020, 02:45 WIB

Pengurangan DNI tak akan Signifikan Dongkrak Investasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana merilis daftar positif investasi melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres), yang akan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Seperti diketahui, Perpres itu memuat 20 sektor usaha Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam Pepres baru nanti, jumlah DNI akan dikurangi menjadi enam. Dengan begitu, 14 bidang usaha lainnya dapat dimasuki perusahaan asing.Direktur Riset Center of Reform on...

Kamis , 20 Feb 2020, 19:45 WIB

Kepala BKPM Menilai UMKM Seharusnya tak Dimasuki Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)...

Kamis , 20 Feb 2020, 00:30 WIB

Daftar Negatif Investasi Dikurangi dari 20 Menjadi 6 Sektor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana merilis daftar positif investasi...

Senin , 09 Dec 2019, 14:12 WIB

Industri Pelayaran Nasional tak Perlu Investasi Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesia...

Ketua BPP HIPMI Mardani H. Maming kiri dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla (kanan).

Rabu , 13 Nov 2019, 10:43 WIB

HIPMI Tawarkan Revisi DNI Secara Terbatas

Rabu , 13 Nov 2019, 05:20 WIB

Kadin: Indonesia Butuh Regulasi Bukan Daftar Putih Investasi

Selasa , 12 Nov 2019, 22:30 WIB

Hipmi Tanggapi Revisi DNI Jadi Daftar Putih Investasi

Selasa , 12 Nov 2019, 09:02 WIB

Whitelist tanpa Kebijakan Lain tak Efektif Tarik Investasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Kamis , 31 Oct 2019, 00:16 WIB

Pemerintah Ubah Daftar Negatif Jadi Daftar Positif Investasi

Rabu , 21 Aug 2019, 09:55 WIB

AAUI: Bencana Tingkatkan Kesadaran Mengasuransikan Harta

Selasa , 23 Jul 2019, 19:11 WIB

AAJI Dorong Standar Kualifikasi Agen Asuransi Jiwa

Rabu , 10 Jul 2019, 10:02 WIB

DPR Minta OJK Bisa Sehatkan Industri Asuransi

Kamis , 04 Jul 2019, 05:30 WIB

Industri Asuransi Tanggapi Revisi Aturan Kepemilikan Asing

Rabu , 03 Jul 2019, 17:20 WIB

Kemenkeu Ajukan Revisi Aturan Kepemilikan Asing di Asuransi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Selasa , 12 Mar 2019, 13:21 WIB

Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap

Jumat , 04 Jan 2019, 07:27 WIB

Investasi Diprediksi Melambat Jelang Pilpres 2019

Pemerintah Segera Selesaikan Revisi Perpres DNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan, lima bidang usaha terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM-K) batal direlaksasi dari DNI. "Sesuai arahan Presiden kami kembalikan masuk dalam lampiran DNI," kata Susi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/11). Susi menargetkan untuk bisa menyelesaikan revisi perpres...

Rabu , 28 Nov 2018, 06:30 WIB

Staf Khusus Presiden: Kebijakan Relaksasi DNI Permudah UMKM

Selasa , 27 Nov 2018, 18:15 WIB

Wapres: Relaksasi DNI tidak akan Ancam UMKM

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan perluasan pembangunan mass rapid transit (MRT) hingga Ancol usai mendampingi Presiden Joko Widodo mencoba MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (6/11).

Selasa , 27 Nov 2018, 16:42 WIB

Menhub Dorong Operator Bandara Proaktif Ajak Investor Asing

Relaksasi daftar negatif investasi (DNI)

Senin , 26 Nov 2018, 14:09 WIB

Karpet Merah untuk Investor Asing

Senin , 26 Nov 2018, 11:20 WIB

Relaksasi DNI Bukan Solusi Atasi Permasalahan Investasi

Ahad , 25 Nov 2018, 19:19 WIB

Revisi DNI, Ekonom: Proteksi UMKM tak Diperlukan

House of Representatives (DPR) Chairman Bambang Soesatyo

Kamis , 22 Nov 2018, 20:00 WIB

Not too late to revoke DNI policy: Bambang Soesatyo

Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry Rosan P. Roeslani

Kamis , 22 Nov 2018, 19:36 WIB

Kadin calls on govt to postpone DNI relaxation policy

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro

Kamis , 22 Nov 2018, 14:07 WIB

Pengusaha Minta DNI Ditunda, Bappenas: Ada Salah Pengertian

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani.

Rabu , 21 Nov 2018, 13:42 WIB

Kadin Minta Pelaksanaan DNI Ditunda

elaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengikuti pameran dalam rangkaian kegiatan UNS SMEs Summit & Award 2018 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (11/10). Pameran tersebut digelar selama tiga hari mulai Rabu (10/10) sampai Jumat (12/10).

Rabu , 21 Nov 2018, 07:35 WIB

Revisi DNI, Pemerintah Tegaskan Tetap Lindungi UMKM

Rabu , 21 Nov 2018, 05:15 WIB

Perbaiki Hambatan Utama Investasi Agar Investor Tertarik

Pekerja sedang mengerjakan pembangunan pabrik industri hilir kelapa sawit dalam proses pembangunan, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (23/10/2018).

Rabu , 21 Nov 2018, 00:21 WIB

Revisi DNI Perlu Disertai Kemudahan Memulai Bisnis

Selasa , 20 Nov 2018, 20:23 WIB

Relaksasi DNI Bisa Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan 2019

Coordinating Minister for Economy Darmin Nasution

Selasa , 20 Nov 2018, 17:05 WIB

Darmin denies UMKM open for foreign investment

Selasa , 20 Nov 2018, 16:45 WIB

DNI should be aligned with business condition: Minister

Increase in investment boosts several industries: Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- An increase in investment boosted industrial growth wherein during the 2014-2017 period. The number of industries rose by 5,898 units, from 25,094 to 30,992, Industry Minister Airlangga Hartarto said."Hence, the Negative Investment List (DNI) relaxation policy is expected to generate new investment that will in turn result in additional new processed and highly value-added products," the...

Senin , 19 Nov 2018, 21:04 WIB