Selasa , 15 Mar 2022, 11:05 WIB
MUI Tegaskan Masih Berwenang Tentukan Fatwa Halal
Jumat , 27 Aug 2021, 11:06 WIB
Fatwa MUI: Vaksin Pfizer Haram, Tetap Tetap Dibolehkan
Selasa , 12 Jan 2021, 05:33 WIB
In Picture: MUI Resmi Keluarkan Fatwa Halal Vaksin Sinovac
Rabu , 06 Jan 2021, 14:30 WIB
Wapres Berharap Sertifikasi Halal Vaksin Segera Tuntas
Selasa , 05 Jan 2021, 20:04 WIB
Jubir Wapres: Vaksinasi Didahului Fatwa Halal MUI
Selasa , 05 Jan 2021, 19:19 WIB
MUI Sedang Tuntaskan Fatwa Halal Sinovac
Jumat , 20 Nov 2020, 17:19 WIB
Wapres Minta MUI Selesaikan Fatwa Sebelum Vaksinasi
Kamis , 19 Nov 2020, 20:21 WIB
Wapres: Izin BPOM dan Fatwa MUI Harus Ada Sebelum Vaksinasi
Jumat , 16 Oct 2020, 17:43 WIB
UU Ciptaker, BPJPH: Fatwa Produk Halal Masih Wewenang MUI
Senin , 12 Oct 2020, 08:57 WIB
MUI: Omnibus Law Klaster JPH Bisa Buat Umat Bingung
Senin , 12 Oct 2020, 08:11 WIB
Soal Halal, Dewan Klaim UU Ciptaker tak Lemahkan Peran Ulama
Soal Halal, Dewan Klaim UU Ciptaker tak Lemahkan Peran Ulama
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzely menegaskan, Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) klaster Jaminan Prodak Halal tidak bermaksud melemahkan peran ulama. Menurut dia, UU Ciptaker menyempurnakan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Selama ini UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dalam implementasinya sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya," kata Ace...
Senin , 12 Oct 2020, 08:11 WIB
Soal Halal, Dewan Klaim UU Ciptaker tak Lemahkan Peran Ulama
Jumat , 09 Oct 2020, 11:02 WIB
NU Bersikap Soal Fatwa Halal dalam Aturan UU Ciptaker
Jumat , 09 Oct 2020, 08:49 WIB
Pasal di UU Cipta Kerja yang Dinilai Lemahkan Peran Ulama
Senin , 24 Feb 2020, 06:52 WIB
Pandangan Halal Institute Soal Fatwa Halal
Jumat , 21 Feb 2020, 21:00 WIB
Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga akan Rancu
Kamis , 20 Feb 2020, 19:44 WIB
Wapres: Selain Ormas, Perguruan Tinggi Bisa Pemeriksa Halal
Kamis , 20 Feb 2020, 11:55 WIB
Tanggapan Din Syamsuddin soal RUU Cipta Kerja
Kamis , 20 Feb 2020, 11:25 WIB
Kewenangan Penetapan Fatwa Halal Perlu Dibahas Bersama
Kamis , 20 Feb 2020, 11:09 WIB
TGB Tanggapi Soal Pelibatan Ormas Islam dalam Fatwa Halal
Rabu , 19 Feb 2020, 20:27 WIB
'Pelibatan Ormas dalam Penetapan Fatwa Halal Harus Dibatasi'
Rabu , 19 Feb 2020, 19:50 WIB
Fatwa Halal Ormas Harus Dorong Pertumbuhan UKM
Rabu , 19 Feb 2020, 05:51 WIB
Otoritas Fatwa Halal Dinilai Harus Tetap di MUI
Otoritas Fatwa Halal Dinilai Harus Tetap di MUI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim menuturkan pelibatan ormas Islam untuk menetapkan fatwa halal dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja harus dipertimbangkan lagi. Menurut dia, wewenang penetapan fatwa halal harus tetap di MUI. "Menurut saya perlu ada pertimbangan kembali. Ya harus dikembalikan ke MUI khusus soal...
Rabu , 19 Feb 2020, 05:51 WIB
Otoritas Fatwa Halal Dinilai Harus Tetap di MUI
Rabu , 19 Feb 2020, 04:20 WIB
Fatwa Halal Libatkan Ormas Bisa Bingungkan Konsumen
Rabu , 19 Feb 2020, 00:47 WIB
Ormas Islam Berkesempatan Bicara di DPR Bahas Omnibus Law
Selasa , 18 Feb 2020, 23:45 WIB
Ini Alasan Rencana Dilibatkannya Ormas dalam Fatwa Halal
Senin , 17 Feb 2020, 20:58 WIB
Komisi Fatwa MUI: Fatwa Halal tak Satu Pintu akan Kacau
Senin , 17 Feb 2020, 20:01 WIB
BPJPH Enggan Tanggapi Peran Ormas Islam dalam Fatwa Halal
Senin , 17 Feb 2020, 19:54 WIB
Halal Watch: Omnibus Law Singgung Sertifikasi Halal
Senin , 17 Feb 2020, 18:44 WIB
Pelibatan Ormas Islam dalam Fatwa Halal Perlu Kajian
Rabu , 22 Jan 2020, 20:31 WIB
Badan Halal NU Usulkan Kewenangan Fatwa Halal di Ormas Islam
Sabtu , 19 Oct 2019, 03:50 WIB
BPJPH Telah Resmi, Posisi MUI Tergeser?
Kamis , 17 Oct 2019, 11:00 WIB
MUI Siap Jalankan Peran Auditor LPH
Ahad , 20 Nov 2016, 12:13 WIB
Sekjen: Fatwa Halal Tetap di MUI
Sekjen: Fatwa Halal Tetap di MUI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Meski demikian, Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan, bahwa Majelis Ulama Indonesia (mui) tetap...
Ahad , 20 Nov 2016, 12:13 WIB
Sekjen: Fatwa Halal Tetap di MUI
Rabu , 04 Jun 2014, 05:44 WIB