Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak. Republika/

GNPF Ulama Hadiri Konsolidasi Nasional PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Ahad (14/10). Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak tampak hadir di dalam pertemuan tersebut.Yusuf berserta sejumlah petinggi PKS tampak hadir di lokasi sekitar pukul 08.32 WIB. Sejumlah petinggi PKS yang hadir diantaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil...

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara wartawan di gedung KPU, Jakarta

Senin , 24 Sep 2018, 07:05 WIB

Yusril Mengkritisi Hasil Ijtima' Ulama II

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak (kedua kanan)

Selasa , 14 Aug 2018, 02:00 WIB

GNPF: Ijtima' Ulama Jilid II Pekan Depan

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak (kedua kanan)

Sabtu , 11 Aug 2018, 04:50 WIB

Ijtima GNPF Ulama II Digelar Pekan Depan

Drajad Wibowo

Selasa , 31 Jul 2018, 13:40 WIB

PAN Hampir Pasti Deklarasikan Prabowo Capres

Konferensi Pers Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7),

Sabtu , 28 Jul 2018, 14:35 WIB

Rekomendasi Ijtima' Ulama jadi Pertimbangan PKS

Presiden Joko widodo bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi.

Selasa , 10 Jul 2018, 15:09 WIB

TGB Dukung Jokowi, GNPF: Dia tak Bersama Kami Lagi

Presiden PKS, Sohibul Iman.

Selasa , 10 Jul 2018, 02:32 WIB

GNPF Sambangi PKS, Ini yang Dibahas

Hoax. Ilustrasi

Jumat , 09 Mar 2018, 10:23 WIB

GNPF: Islam tak Ajarkan Sebarkan Kabar Bohong

Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Senin (15/1).

Selasa , 30 Jan 2018, 12:50 WIB

GNPF Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ormas

Tengku Zulkarnain

Perlu Gerak Nyata Pemerintah Selesaikan Masalah Umat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyatakan, pertemuan antara GNPF dan Presiden Joko Widodo pada Ahad (25/6) harus dijadikan titik awal untuk menyetop diskriminasi terhadap umat Islam, baik dari segi hukum, ekonomi, dan atau lainnya. Namun yang terpenting adalah komitmen dan gerak nyata dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan umat saat ini. "Jangan ada lagi diskriminasi...