Logo KPK

ICW ingatkan Pansel untuk Selektif Memilih Capim KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk benar-benar selektif dalam memilih pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023.Peneliti ICW, Kurnia Ramadhani mengatakan,  Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi seorang Pimpinan KPK bukan merupakan hal yang mudah. Berbagai ancaman seakan sudah menjadi santapan dalam keseharian, mulai dari kriminalisasi tanpa adanya dasar hukum...

Gedung KPK

Selasa , 14 May 2019, 11:00 WIB

Harapan untuk Pansel KPK

Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Senin , 13 May 2019, 16:13 WIB

KPK Merespons ICW dan TII

Peneliti ICW Lola Ester (kanan) bersama Kurnia Ramadhana memberikan keterangan terkait hasil pemantauan tren vonis korupsi tahun 2018 di Kantor ICW, Jakarta, Ahad (28/4).

Ahad , 12 May 2019, 17:34 WIB

ICW Minta KPK Fokus Pengembalian Aset

Koruptor dari kalangan PNS (ilustrasi).

Rabu , 08 May 2019, 01:00 WIB

ICW Tagih Janji Pemerintah Pecat PNS Koruptor

Mahkamah Agung

Ahad , 05 May 2019, 13:58 WIB

MA Tegaskan Serius Lakukan Pembinaan Hakim

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Ahad , 28 Apr 2019, 20:46 WIB

Pelaku Korupsi Terbanyak Pegawai Pemda

Peneliti ICW Lalola Easter (kiri) dan Tama S Langkun (kanan) menyampaikan hasil pemantauan perkara korupsi yang divonis oleh pengadilan selama 2017 di Jakarta, Kamis (3/5).

Ahad , 28 Apr 2019, 20:30 WIB

ICW Sesalkan Minimnya Pencabutan Hak Politik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro Telah Laporkan LHKPN 2018 Tepat Waktu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro senantiasa melaporkan kewajiban Lapora Harta Kekayaan Penyelenggar Negara (LHKPN) secara rutin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk tahun 2018, Bambang Brodjonegoro telah menunaikan kewajibannya melaporkan LHKPN per tanggal 26 Maret 2019 atau sebelum batas waktu yang ditetapkan KPK yakni 31 Maret 2019.     “Menteri PPN/Kepala Bappenas telah melaporkan LHKPN secara rutin ke...