REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap sektor pangan dan lingkungan hidup. Hasil pemantauan tersebut menunjukan adanya indikasi kerugian negara dan transaksi tidak dilaporkan dalam jumlah yang signifikan.
Adanya indikasi transaksi tidak dilaporkan ditemukan dalam pengelolaan impor pangan Indonesia yakni beras, jagung, kedelai, dan daging. Nilai transaksi yang tidak dilaporkan mencapai Rp 20,324 triliun.
"Ini didapat dari besar volume yang terindikasi tidak dilaporkan sebesar 2.743.296 ton," kata peneliti ICW, Firdaus Ilyas, dalam keterangannya, Jumat (15/2).
Selama tahun 2005-2017, volume impor menurut data versi pemerintah atau Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 56.593.711 ton, sementara menurut negara penjual volumenya sebanyak 59.337.007 ton.
Selain itu, indikasi kerugian negara juga ditemukan dalam pengelolaan ekspor komoditas tambang yakni batubara, timah, dan bijih nikel. Dalam kurun waktu 2007-2017, nilai indikasi kerugian negara dari tiga jenis tambang tersebut mencapai Rp 144,762 triliun.
"Masing-masing yaitu batubara Rp 130,334 triliun, timah Rp 7,635 triliun, dan bijih nikel Rp 6,793 triliun," kata dia lagi.
ICW menilai, masalah tersebut terjadi akibat ketidakjelasan visi dan cita-cita pemerintah dalam pengelolaan pangan, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Terdapat inkonsistensi kebijakan sehingga menciptakan regulasi dan kelembagaan yang tidak sempurna.
"Koordinasi antarinstansi pemerintah yang berwenang juga dapat dikatakan buruk. Terdapat ragam jenis data berbeda yang digunakan masing-masing instansi. Biaya produksi pun tinggi, terutama untuk pangan dan energi sehingga memunculkan hal-hal seperti inefisiensi, rantai nilai panjang, budaya broker, dan sebagainya," kata Firdaus.
Terkait hal ini, kondisi tersebut harus direspons serius oleh kedua kandidat capres dan cawapres pada Pemilu 2019. Siapapun yang terpilih harus melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
Selama ini, lanjut dia, lingkungan hidup tidak pernah diperhatikan secara serius sehingga berdampak semakin buruk pada kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan warga. Perlu ada paradigma berpikir yang mementingkan generasi mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika