#jaminan-kehilangan-pekerjaan

Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah akan dipanggil DPR terkait Permenaker yang mengatur pencairan jaminan hari tua (JHT) pekerja.

Senin , 14 Feb 2022, 18:47 WIB

JHT Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun, DPR akan Panggil Menaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena mengatakan, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk membahas aturan terbaru pencairan dana jaminan hari...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Senin , 14 Feb 2022, 18:02 WIB

Airlangga: Manfaat JHT akan Lebih Besar Saat Usia Pensiun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal kebijakan baru dalam program Jaminan Hari Tua (JHT). Ia mengatakan, terbitnya Permenaker No 2/2022 akan memberikan manfaat yang lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun yakni 56 tahun.“Dengan adanya Permenaker 2/2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun yaitu di usia...

Senin , 14 Feb 2022, 15:45 WIB

Persoalkan Permenaker, Puan: Ingat JHT Itu Bukan Dana Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta...

Senin , 14 Feb 2022, 15:37 WIB

DPR Minta Tinjau Ulang Aturan Baru Pencairan JHT Saat Usia 56 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai Peraturan...

Senin , 14 Feb 2022, 15:22 WIB

Gerindra Desak Pemerintah Cabut Permenaker JHT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad...

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan ini menyatakan bahwa manfaat JHT akan dibayarkan ketika pekerja mencapai masa pensiun (usia 56 tahun), mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat karena ada program baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ahad , 13 Feb 2022, 16:29 WIB

Stafsus Menaker: Pencairan JHT Usia 56 Tahun karena Sudah Ada JKP

Buruh pabrik berjalan meninggalkan area pabrik pada saat jam pulang kerja di salah satu Pabrik di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.

Ahad , 13 Feb 2022, 08:33 WIB

JHT Diundur, Kemenaker Klaim Program Pengganti Ini Lebih Baik

Istri pekerja yang mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari program Jaminan Hari Tua (JHT) menyelesaikan proses administrasi. (Ilustrrasi)

Sabtu , 12 Feb 2022, 13:32 WIB

Ekonom: JKP Lengkapi Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. (ilustrasi).

Senin , 13 Dec 2021, 12:52 WIB

Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022

Selasa , 12 Oct 2021, 11:37 WIB

Pemerintah Siapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah akan memberikan bantuan tunai untuk para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Selasa , 13 Apr 2021, 03:02 WIB

Infografis Bantuan Tunai untuk Korban PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19

Selasa , 09 Mar 2021, 19:47 WIB

Kemnaker: Semua Bentuk Perjanjian Kerja Berhak dapat JKP

Kamis , 04 Mar 2021, 04:46 WIB

Pengusaha Wajib Ikut Sertakan Pekerja di Program JKP

Selasa , 02 Mar 2021, 21:50 WIB

BP Jamsostek Fokus Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1/2021). Agenda rapat tersebut salah satunya membahas tentang perkembangan peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Selasa , 19 Jan 2021, 08:40 WIB

Besaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan Belum Ditetapkan

Selasa , 19 Jan 2021, 06:18 WIB

Menaker: 3 Aturan Turunan UU Ciptaker Selesai Dibahas

Karyawan pabrik yang terkena PHK (ilustrasi). Dalam aturan UU Cipta Kerja, selain mendapatkan pesangon, para pekerja korban PHK akan mendapatkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Rabu , 07 Oct 2020, 19:17 WIB

Menaker: Selain Pesangon, Korban PHK akan Mendapatkan JKP

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

RUU Ciptaker: Pesangon PHK Tanggungan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI menyepakati adanya skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam pembayaran pesangon di RUU Cipta Kerja. Dalam rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) yang digelar pada Ahad (29/7), JKP ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas itu menyepakati, JKP menjadi beban tangungan pemerintah. Adapun iuran kepesertaannya...