Pejabat negara rawan terjerat korupsi (ilustrasi).

Pakar: Ada Kerugian Negara Belum Tentu Pejabat Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan menuturkan penghentian perkara yang terindikasi tindak pidana korupsi setelah ada pengembalian uang kerugian negara merupakan implementasi dari Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menurutnya pejabat negara belum tentu korupsi meski ada kerugian negara. "Jadi seseorang ketika melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian negara, itu belum tentu korupsi,...

Gedung BPK

Presiden Didesak Bentuk Lembaga Penyelamatan Aset Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo didesak membentuk lembaga penyelamatan aset nasional. Negara diperkirakan rugi ratusan triliun akibat belum maksimalnya pendataan spesifik dan pengawasan terhadap penggunaan aset negara.Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra), Apung Widadi, menyebutkan negara rugi sekitar Rp 1,2 triliun akibat ketidaksesuaian kompensasi dalam perpanjangan terhadap bangunan yang didirikan objek built operate and...