Sigit Pamungkas

Rabu , 06 May 2015, 16:07 WIB

KPU: Tak Boleh Ada Dua Kubu Mendaftar

Pilkada (ilustrasi)

Selasa , 05 May 2015, 11:19 WIB

Tak Ikut Pemilu, Kekuatan Parpol Luntur

Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono.

Senin , 04 May 2015, 14:19 WIB

Pengamat: Golkar tidak Bakal Pecah

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuzy.

Rabu , 29 Apr 2015, 14:48 WIB

Romi: Konflik PPP Selesai 2015

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuzy.

Selasa , 28 Apr 2015, 22:27 WIB

Romi Optimistis PPP Islah

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuzy.

Senin , 27 Apr 2015, 22:05 WIB

Romi: KPU Harus Berani Ambil Keputusan

Jusuf Kalla

JK: Pilkada tak Boleh Terpengaruh Dualisme Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus tetap berjalan. JK menegaskan Pilkada tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu."Pilkada harus jalan terus, kalau satu tahun (persoalan internal partai) tidak kelar memangnya tidak mau pilkada selama setahun gara-gara itu? Kan tidak," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin...

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Senin , 27 Apr 2015, 18:38 WIB

Yusril akan Hadirkan Ahli Bahasa di PTUN

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar PPP Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy (kanan) disambut oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/1). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 21 Apr 2015, 01:40 WIB

Romy Ajak PPP Maluku Konsolidasi Jelang Pilkada

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Selasa , 21 Apr 2015, 00:47 WIB

Mahfud MD: KPU Harus Tegas kepada Parpol

Yasonna Laoly

Bantah Ada Perpres Golkar, Yasonna: Media Salah Kutip

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah dirinya pernah menyebutkan soal akan adanya Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Menurutnya, munculnya isu tersebut lantaran banyak media salah kutip."Saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar," kata Yasonna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/3).Ia mengatakan, gara-gara sejumlah media yang...

 Agun Gunanjar Sudarsa

Rabu , 18 Mar 2015, 18:39 WIB

Agun Gunanjar Minta ARB Legowo

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tiba di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Rabu , 18 Mar 2015, 14:08 WIB

Menkumham Dinilai Ingin Kacaukan Partai Islam