#misbakhun

Senin , 18 Apr 2016, 23:00 WIB

Misbakhun Sampaikan Tujuh Catatan Terkait Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mukhammad Misbakhun menyampaikan tujuh catatan penting pada revisi terbatas pada UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali...

Selasa , 12 Apr 2016, 22:27 WIB

DPR Bisa Langgar UU Bila Menunda Pembahasan RUU Tax Amnesty

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membela keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang memerintahkan Komisi XI DPR segera membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bila terus tertunda, menurut dia pemerintah dan DPR bisa dianggap melanggar UU."DPR ini lembaga negara, kita harus hormati proses pembahasan usulan undang-undang. Kalau 60 hari tidak dibahas, apa kita tidak...

Kamis , 07 Apr 2016, 14:00 WIB

Misbakhun, Anggota Fraksi Partai Golkar: Pengampunan Pajak Sangat Penting

Bagaimana Anda mengaitkan dokumen Panama Papers dengan mendesaknya tax...

Selasa , 08 Mar 2016, 19:45 WIB

Soal Impor Sapi India, KPK Diminta Awasi Bea Cukai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad...

Selasa , 02 Feb 2016, 14:25 WIB

Rakyat Kecil Bakal Mudah Punya Rumah, Jika...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rancangan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU...

Selasa , 05 Jan 2016, 20:02 WIB

Perekonomian 2016 Diprediksi Bisa Lebih Baik dari 2015

Kamis , 17 Dec 2015, 19:09 WIB

Soal Adanya Kubu untuk Pengganti Setya Novanto, Ini Jawaban Misbakhun

Rabu , 25 Nov 2015, 20:01 WIB

Misbakhun: HUT ke-51 Momentum Satukan Semangat Golkar

Politikus Partai Golkar Misbakhun, menjadi pembicara saat memberikan keterangan pers terkait survei nasional Indo Barometer mengenai Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (8/10).

Kamis , 12 Nov 2015, 04:03 WIB

Atasi Ancaman Defisit APBN, Jokowi Diminta Tegas Soal Pajak

Senin , 09 Nov 2015, 10:45 WIB

Politisi Golkar Ini Yakin Pertumbuhan Ekonomi akan Sesuai Target

Kamis , 05 Nov 2015, 22:34 WIB

Golkar: Pemerintah Salah Bikin Proyeksi Penerimaan Pajak

Warga melintas di depan baliho sosialisasi pemilu di Jakarta Barat, Rabu (15/1).

Selasa , 27 Oct 2015, 16:59 WIB

Penurunan Baliho Ucapan Selamat Misbakhun di Pasuruan Diprotes

Selasa , 20 Oct 2015, 08:59 WIB

Ini Komentar Misbakhun Soal Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi

Selasa , 20 Oct 2015, 06:58 WIB

Politisi Golkar Ini Sebut Kebijakan Ekonomi Jokowi Berjalan Baik

Selasa , 13 Oct 2015, 12:01 WIB

Misbakhun: RUU Pengampunan Nasional tak Berlaku untuk Koruptor

Jumat , 09 Oct 2015, 20:47 WIB

Legislator: Praktek Perbankan Nasional Sangat Liberal

Kamis , 08 Oct 2015, 19:11 WIB

Misbakhun Klaim Draf Revisi UU KPK untuk Perkuat KPK

DPR Nilai Tax Amnesty Jadi Solusi Rekonsiliasi Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai gagasan pemerintah untuk menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau "tax amnesty" dapat menjadi bagian rekonsiliasi nasional sekaligus upaya mengatasi kekurangan penerimaan pajak tahun 2015. "Kebijakan 'tak amnesty' harus menjadi bagian dari sebuah rekonsiliasi nasional, agar Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyelesaikan persoalan struktural di bidang penegakan hukum," kata Misbakhun di...

Rabu , 30 Sep 2015, 15:27 WIB

Paket Kebijakan Jilid II Diyakini Mujarab Kurangi Tekanan Dolar

Para pekerja rokok kretek di sebuah pabrik.

Kamis , 24 Sep 2015, 23:23 WIB

Ini Alasan Pasal Kretek Masuk dalam RUU Kebudayaan

Rupiah Terus Merosot: Petugas menghitung uang rupiah dan dolar di salah satu penukaran uang di Jakarta, Kamis (5/3).

Kamis , 24 Sep 2015, 05:00 WIB

Lunglainya Rupiah

Senin , 21 Sep 2015, 21:15 WIB

Kinerja Gubernur BI Dikritik DPR

Jumat , 18 Sep 2015, 22:25 WIB

Ini Komentar Politisi Golkar Terkait Rencana Kenaikan Tunjangan DPR

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam Seminar Pendalaman Sektor Keuangan di Jakarta, Senin (7/9).

Rabu , 09 Sep 2015, 23:00 WIB

DPR Apresiasi Terpilihnya Menkeu Jadi Ketua Development Committee Bank Dunia

Ahad , 30 Aug 2015, 16:27 WIB

Politisi Golkar Tuding SBY Alami Post Power Syndrome

Ahad , 23 Aug 2015, 01:02 WIB

Ayahnya Dibui, Nadya Mulya Desak Dalang Kasus Century Diadili

Anggota DPR yang juga inisiator hak angket Bank Century Bambang Soesatyo (kedua kiri), Akbar Faisal (kanan), Mukhamad Misbakhun (kedua kanan) bersama Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (kanan) dan pengamat politik Ray Rangkuti (kiri) menunjukkan Buku

Sabtu , 22 Aug 2015, 06:12 WIB

Loyalis SBY Disarankan Membuat Buku Tentang Kasus Bank Century

Jumat , 21 Aug 2015, 16:51 WIB

Disebut Stress Berat, Misbakhun Tantang Ruhut Tulis Buku Century

Buku karya Misbakhun tentang kasus Bank Century

Selasa , 18 Aug 2015, 14:39 WIB

Misbakhun akan Luncurkan Buku Kasus Century, PDIP: Ditulis Seorang Pemberani

Selasa , 18 Aug 2015, 14:19 WIB

Penyelesaian Kasus Bailout Bank Century Bertumpu pada Komisioner KPK Terpilih

Selasa , 18 Aug 2015, 10:00 WIB

Ingin Kasus Bank Century Tuntas, Misbakhun Ungkap Surat Rahasia Sri Mulyani

Senin , 03 Aug 2015, 21:57 WIB

Pemerintah Diminta Pikir Ulang Naikkan Cukai Rokok Kretek Nasional

Ahad , 28 Jun 2015, 02:01 WIB

Legislator: Perlu Ada Payung Hukum Manajemen Protokol Krisis

Jumat , 26 Jun 2015, 22:20 WIB

DPR Dukung Rencana Menaikkan PTKP Rp 3 Juta per Bulan

Legislator Kritik Chatib Basri Soal Insentif Fiskal Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi dinilai oleh anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, sebagai sebuah bentuk kemunduran. Pasalnya, situasi global dan persoalan yang dihadapi Kementerian Keuangan saat ini berbeda dengan situasi saat Chatib menjabat sebagai Menteri Keuangan.''Pemerintah saat ini tengah...

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selasa , 16 Jun 2015, 16:18 WIB