Selasa , 06 Jun 2017, 18:50 WIB
Rangkap Jabatan, Pukat: Presiden Mestinya Kecolongan
Rabu , 22 Mar 2017, 16:19 WIB
MK Diminta Telusuri Kemungkinan Adanya Pejabat Terlibat Pencurian Berkas
Selasa , 23 Feb 2016, 13:00 WIB
Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM: Lapisan Terbawah Harus Diberi Pemahaman
Jumat , 23 Oct 2015, 13:31 WIB
Pergantian Jaksa Agung tak Perlu Tunggu Reshuffle
Jumat , 22 May 2015, 15:52 WIB
'Pansel KPK Jangan Sekadar Buka Lowongan'
Senin , 26 Jan 2015, 17:14 WIB
Satgas Antikorupsi Kejaksaan Agung Jangan Kacaukan KPK
Kamis , 15 Jan 2015, 17:40 WIB
Jokowi can still cancel Gunawan's appointment as Police Chief
Senin , 12 Jan 2015, 11:19 WIB
Pukat UGM Kritik Rekening Gendut Komjen Budi Gunawan
Selasa , 06 Aug 2013, 17:37 WIB
Pengamat: Berikan Remisi ke Koruptor, Menkumham Langgar Hukum
Jumat , 08 Feb 2013, 18:30 WIB
Soal Sendal Jepit, Aturan Kantor Imigrasi Harusnya Imbauan
Kamis , 07 Feb 2013, 18:43 WIB
Pakai Sendal Jepit, Dosen UGM Diusir Kantor Imigrasi
Selasa , 02 Oct 2012, 09:37 WIB
FPKS Belum Restui Revisi UU KPK
'DPR Harus Batalkan Revisi UU KPK'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dinilai harus membatalkan rencana revisi UU KPK jika masih ingin korupsi di Indonesia diberantas. Hal itu dikemukakan Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, MSi. Elvina menyatakan sepakat dengan opini sejumlah kalangan yang menilai revisi UU KPK sebagai usaha melemahkan posisi KPK. "Saya sependapat dengan pandangan beberapa ahli bahwa pengajuan draft revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun...
