#ott-hakim

Kamis , 27 Jan 2022, 14:10 WIB

Infografis Empat Operasi Tangkap Tangan KPK dalam 16 Hari

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun 16 hari. Pada empat OTT itu, KPK menetapkan tiga kepala daerah dan satu hakim sebagai tersangka. Berikut empat OTT KPK: 1. 5...

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat menyanggah penjelasan dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2021). KPK menetapkan Hakim (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat bersama Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan dan Pengacara Hendro Kasiono sebagai tersangka pada kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti uaang Rp 140 juta. Republika/Putra M. Akbar

Ahad , 23 Jan 2022, 19:31 WIB

KPK Tegaskan Punya Cukup Bukti Terkait Hakim Itong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti yang cukup guna menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IIH) sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan KPK menanggapi tersangka Itong yang mengaku tidak pernah melakukan korupsi."Bagi kami mau berekspresi seperti apa, mau berteriak seperti apa juga KPK meniliki kecukupan bukti untuk menetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,"...

Kamis , 20 Jan 2022, 21:14 WIB

In Picture: Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Tiba di Gedung KPK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni tiba...

Kamis , 20 Jan 2022, 20:05 WIB

KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah dari OTT di Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah...

Kamis , 20 Jan 2022, 19:50 WIB

KPK Ciduk Lima Orang dalam OTT di Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk lima orang...

Mahkamah Agung (MA) RI hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga tersebut terhadap hakim, panitera pengganti dan pengacara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Foto: Mahkamah Agung)

Kamis , 20 Jan 2022, 16:05 WIB

Mahkamah Agung Tunggu Penjelasan Resmi KPK Terkait OTT Hakim

Rabu , 27 Feb 2019, 21:40 WIB

KPK Dukung Pelaporan LHKPN Syarat Mutlak Promosi Hakim

Peneliti ICW Lalola Easter menyampaikan hasil pemantauan perkara korupsi yang divonis oleh pengadilan selama 2017 di Jakarta, Kamis (3/5).

Sabtu , 01 Dec 2018, 08:34 WIB

Peneliti: MA Perlu Langkah Luar Biasa Bersihkan Mafia Hukum

Surat pemberhentian hakim PN Jaksel yang tertangkap oleh KPK. (Ilustrasi)

Sabtu , 01 Dec 2018, 07:20 WIB

ICW Catat 28 Aparat Pengadilan Tersandung Korupsi

Jumat , 30 Nov 2018, 22:37 WIB

Pengamat: Harus Ada Solusi Ekstrim untuk Berantasan Korupsi

Jumat , 30 Nov 2018, 21:35 WIB

MA Bantah Korupsi di Peradilan Sudah Membudaya

Jumat , 30 Nov 2018, 19:45 WIB

ICW: Potensi Korupsi di Lembaga Pengadilan Sangat Besar

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Cirebon saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10).

Kamis , 29 Nov 2018, 05:53 WIB

KPK Dorong Perbaikan Pengendalian Internal di MA

Kamis , 29 Nov 2018, 04:47 WIB

'Ngopi' Jadi Sandi Suap Hakim PN Jaksel

Kamis , 29 Nov 2018, 00:30 WIB

Kronologi Operasi Tangkap Tangan Hakim PN Jaksel

Rabu , 28 Nov 2018, 21:50 WIB

Hakim Kena OTT, MA akan Lakukan Evaluasi

Anggota DPR Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi (kanan).

Rabu , 28 Nov 2018, 17:28 WIB

Anggota Komisi III: OTT Hakim Bukti Pembinaan MA Gagal

MA akan Selidiki Kasus OTT Hakim PN Jaksel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan akan menyelidiki kasus aparat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terjerat operasi tangkap tangan KPK pada Selasa (27/11) malam dan Rabu (28/11) dini hari. "Kami akan lihat bagaimana kenyataan di lapangan," kata Suhadi di Jakarta, Rabu. Suhadi mengatakan MA akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengadilan yang terjerat OTT KPK. Bila...