#pansus-freeport

Demonstran tergabung dalam Solidaritas Untuk Pergerakan Aktifis Indonesia melakukan aksi penolakan Freeport di depan kantor istana wapres, Jakarta, Senin (18/1). (Republika/Tahta Aidilla)

Jumat , 29 Jan 2016, 02:58 WIB

Politikus Golkar: Pansus Freeport Sangat Strategis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Azhar Romli menilai Panitia Khusus atau Pansus Freeport yang terus bergulir di DPR, bukan saja penting tetapi sangat strategis untuk membedah berbagai...

Rabu , 27 Jan 2016, 22:56 WIB

Legislator PDIP: DPR Sebaiknya Segera Bentuk Pansus Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan DPR sebaiknya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang PT Freeport untuk menjawab persoalan yang mendapat perhatian publik."Lebih cepat dibentuk, akan lebih baik, karena akan cepat bekerja menuntaskan berbagai masalah menyangkut Freeport yang belakangan menjadi perhatian besar publik," katanya, Rabu (27/1).Masinton lebih setuju dibentuk pantia khusus (pansus) dibanding panitia kerja (panja)....

Selasa , 26 Jan 2016, 22:52 WIB

Pengamat: DPR Sebaiknya Dorong Pansus Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri...

Rabu , 20 Jan 2016, 07:00 WIB

Fahri Hamzah Minta Audit Pengelolaan Tambang Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri...

Kamis , 24 Dec 2015, 14:35 WIB

Fahri Minta Semua Fraksi Dukung Pansus Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap seluruh...

(dari kiri) Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, Direktur Pengkajian Kebijakan dan Advokasi KPPU Taufik Ahmad, Pakar Energi UI Widodo Wahyu Purwanto, Sekjen Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) M Kholid Syeirazi berbicara dalam

Jumat , 18 Dec 2015, 18:48 WIB

IRESS: Masalah Freeport Jangan Berhenti di Setya Novanto Saja

Anggota Pansus Pelindo, Masinton Pasaribu mengikuti rapat kerja dengan Pansus hak angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sabtu , 12 Dec 2015, 15:56 WIB

PDIP, Gerindra, dan PAN Sepakat Bentuk Pansus Freeport

Sabtu , 12 Dec 2015, 14:19 WIB

PAN Dukung Penuh Pembentukan Pansus Freeport

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin usai memberikan keterangan pada sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 11 Dec 2015, 13:43 WIB

Pengamat: Pembentukan Pansus Freeport Sangat Penting

Kamis , 10 Dec 2015, 13:39 WIB

DPR: Pansus Freeport akan Digelar Mulai Januari

Anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq.

Selasa , 08 Dec 2015, 18:19 WIB

Jokowi Marah, PKB: Ini Bisa Jadi Momen untuk Reshuffle

Kamis , 03 Dec 2015, 20:01 WIB

BEM Malang Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport

Kamis , 03 Dec 2015, 19:09 WIB

Bos Freeport Tegaskan Ada Upaya Meminta Sesuatu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin saat jelang waktu istirahat usai memberikan keterangan sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Kamis , 03 Dec 2015, 18:35 WIB

Ini Alasan Bos Freeport tak Laporkan Setya Novanto ke Penegak Hukum

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memberikan keterangan saat sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Kamis , 03 Dec 2015, 17:51 WIB

In Picture: Presdir Freeport Indonesia Bersaksi di MKD

Kamis , 03 Dec 2015, 17:36 WIB

PDIP Cecar Legalitas Penyadapan, Maroef: Yang Saya Lakukan Merekam

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin

Kamis , 03 Dec 2015, 17:19 WIB

Ditanya Soal Legalitas Rekaman Setya Novanto, Bos Freeport Diam

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin

Maroef: Pemerintah yang Berwenang Perpanjang Kontrak Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, menyatakan, Ketua DPR tidak memiliki kewenangan untuk terlibat langsung dalam rencana perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport di Indonesia. Jika hal ini tetap dilakukan, maka Ketua DPR dianggap melanggar etika dan nilai kepatutan. Hal ini disampaikan Maroef saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR, Setya Novanto...