REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya mengkritik  pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tengah bersandiwara politik. Para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Balaikota Malang untuk menolak perpanjangan kontrak Freeport.

Koordinator aksi, Riyanda Barmawi mengatakan di dalam pemerintahan Jokowi di istana dan parlemen telah pecah menjadi dua kubu yakni yang mendukung perpanjangan dan kubu yang menolak perpanjangan kontrak Freeport. Namun, kedua kubu tersebut jelas mempunyai campur tangan dalam masalah Freeport.

"Kami tahu di pemerintahan Jokowi, parlemen dan istana telah pecah menjadi dua kubu, dan itu menjadi sebuah sandiwara elit," ujarnya, Kamis (3/11).

Selain itu, Riyanda menambahkan secara aspek ekonomi Freeport telah merugikan keuangan negara sebesar 169 juta dollar US yang setara dengan Rp 2 triliun dan  banyak melanggar kasus HAM di wilayah Papua mulai dari tindakan represif aparat yang bertugas disana.

Selain itu, Freeport juga telah melakukan pengusuran tujuh tanah adat di Papua akibat aktifitas tambangnya. Ia mengatakan BEM Malang meminta pemerintah tegas dalam penyelesaian masalah ini dan jangan menuruti kehendak oligarki.

"Kami minta Freeport keluar dari Indonesia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika